Pemerintah Timor Leste Putuskan Pelajaran Agama Wajib

Penandatangan deklarasi bersama yang mengakui agama sebagai mata pelajaran wajib dan menjadi bagian dari kurikulum sekolah

Monday, May. 16, 2005 Posted: 7:06:56PM PST

Pemerintah Timor Leste yang berpenduduk mayoritas Katolik dan Gereja Katolik lokal mengakhiri perselisihan dengan menandatangani deklarasi bersama yang mengakui agama sebagai mata pelajaran wajib dan menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Hal ini dilaporkan oleh UCA News yang dikutip situs berita KWI (Konferensi Waligereja Indonesia), Mirifica.

Kesepakatan itu ditandatangani 7 Mei oleh Perdana Menteri Mari Bin Amude Alkatiri dan Uskup Dili Mgr Alberto Ricardo da Silva dan Uskup Baucau Mgr Basilio do Nascimento dengan disaksikan oleh Presiden Xanana Gusmao di kepresidenan di Dili.

Dalam deklarasi bersama itu, pemerintah dan Gereja Katolik "mengakui dan menerima pentingnya kontribusi dan nilai-nilai keagamaan dalam membangun identitas nasional."

Pemerintah dan Gereja juga "mengakui peran penting nilai-nilai moral dan agama dalam kehidupan setiap orang."

Mereka sepakat bahwa nilai-nilai ini harus dimasukkan ke dalam misi pendidikan, dan pendidikan harus menjawab secara baik kebutuhan hidup setiap warga negara tanpa mempedulikan latar belakang.

Deklarasi itu mengatakan, pemerintah dan Gereja Katolik sepakat bahwa "pendidikan agama harus dimasukkan dalam mata pelajaran reguler dalam kurikulum. Karena itu harus ada jadwal yang teratur untuk mata pelajaran agama."

Deklarasi itu juga mengatakan bahwa kedua pihak sepakat membentuk kelompok kerja bersama yang permanen dalam bulan ini. Kelompok itu, yang anggotanya akan mencakup wakil-wakil pemerintah, Gereja Katolik, dan pemeluk agama lain, mempunyai misi untuk merealisasikan kesepakatan tersebut.

Deklarasi itu juga "menjamin bahwa tidak ada ancaman dan teror dari otoritas pemerintah terhadap mereka yang melakukan manifestasi ketika mereka pulang ke kampung halamannya masing-masing."

Penandatanganan deklarasi itu mengakhiri aksi protes yang dimulai 19 April dan melibatkan lebih dari 3.000 orang dari semua distrik di negara itu.

Bulan Desember 2004, pemerintah mengutarakan rencana untuk menjadikan agama sebagai mata pelajaran pilihan, dengan proyek implementasi percontohan untuk mengujicoba kurikulum baru. Aksi protes mulai terjadi setelah pemerintah mengumumkan akan menetapkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah.

Gereja ingin agama tetap menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Namun pemerintah bersikeras bahwa Timor Leste merupakan negara sekuler sesuai konstitusinya, oleh karena itu pelajaran agama hendaknya bukan menjadi suatu kewajiban. Umat Katolik terdiri atas 96 persen dari jumlah penduduk.

"Kami berani mati demi mempertahankan keyakinan Gereja Katolik," kata Pastor Domingo Soares dalam orasinya di hadapan para demonstran, 3 Mei, untuk menanggapi ultimatum polisi yang memerintahkan para demonstran untuk bubar sore itu juga.

Aksi protes secara damai, doa-doa, dan lagu-lagu dari para demonstran sudah melampaui batas waktu, maka pemerintah mencabut ultimatum tersebut. "Jika para demonstran tetap melakukan demonstrasi dalam keadaan damai dan tidak terprovokasi, pemerintah tidak akan membubarkan massa," kata Alkatiri kepada pers seusai mengadakan rapat tertutup dengan Gusmao.

Next Page: 1 | 2 |

Sandra Pasaribu