Timor Leste Dukung RI Duduk di DK PBB

Thursday, Sep. 30, 2004 Posted: 6:42:54PM PST

www.photooikumene.org

New York -- Indonesia harus duduk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi seimbang dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Menteri Luar Negeri Timor Leste, Jose Ramos-Horta, yang mendapat Nobel Perdamaian pada 1996 karena usahanya membebaskan Timor Timur dari Indonesia, mengatakan, Timor Leste mengetahui rencana perluasan DK PBB dan usulan Jerman, India, Jepang, Brasil dan satu atau dua negara dari Afrika menjadi anggota tetap.

"Tapi kami secara khusus mendukung status keanggotaan tetap Indonesia di dewan, karena kami yakin saat ini dibutuhkan perwakilan yang seimbang di DK PBB, terutama mewakili sebagian besar peradaban dan kepercayaan," kata Horta di depan Sidang Umum PBB, Rabu (29/9).

"Tidak masuknya Indonesia, negara Muslim sekuler terbesar di dunia sebagai anggota tetap di dewan hanya akan membuat DK PBB didominasi oleh wakil-wakil dari komunitas Kristen," tegas Horta.

Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat dengan jumlah penduduk sekitar 210 juta jiwa. Penduduk Timor Leste hanya 925.000, sebagian besar beragama Katolik.

Saat ini, DK PBB berjumlah 15 negara, dengan lima anggota tetap (Inggris, Cina, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat) dan 10 anggota tidak tetap yang berasal dari berbagai kawasan.

Menlu Horta, salah satu dari beberapa pembicara yang sering mengeluarkan humor jenaka dari atas podium meyakinkan majelis bahwa negara kecil Timor Leste tidak pernah bermimpi menjadi anggota tetap, tapi mungkin anggota tidak tetap pada tahun 2049.

Indonesia menduduki Timor Timur, wilayah koloni Portugis, mulai tahun 1975. Pada 1999, PBB mengakui keinginan rakyat Timor Timur menggelar referendum untuk menentukan pilihan, merdeka atau mendapat otonomi khusus.

Ketika proses jajak pendapat dimulai dan hasilnya menunjukkan bahwa kelompok pro kemerdekaan menang, milisi mulai beraksi dengan aksi bumi hangus. Kelompok hak asasi manusia meminta tribunal internasional untuk menginvestigasi tindak kekerasan seputar kemerdekaan Timor Leste, terutama setelah pengadilan ham ad hoc Indonesia membebaskan 16 petugas polisi dan militer dari tuduhan pelanggaran HAM berat.

Tapi Timor Leste menolak tribunal itu, kata Ramos Horta kepada pers. Horta mengatakan, Timor Leste telah menegaskan sikapnya yakni menjalin hubungan baik dengan Indonesia dan itu lebih penting dari segalanya.

"Kami tidak yakin sebuah tribunal internasional akan membela kepentingan-kepentingan Timor Leste," kata Horta yang mengaku saat ini tengah menunggu sebuah inisiatif dari Sekjen PBB, Kofi Annan, mungkin termasuk sebuah pengkajian kembali atas kinerja pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia, mengenai pelanggaran HAM serius di Timor Timur.

Ketika ditanya apakah dia percaya tribunal sementara itu telah memberikan rasa keadilan, Horta berkali-kali mengatakan, "Tidak. Sesungguhnya tidak. Dan sebagian rakyat Indonesia juga tidak menyatakan bahwa pengadilan ad hoc di Jakarta kredibel."

Horta dalam pidatonya di depan Sidang Umum PBB, mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia dan para pemimpinnya yang telah membangun demokrasi hanya dalam beberapa tahun setelah kekerasan di Timor Timur, dan sesaat setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri. (AP/L-8)

Next Page: 1 | 2 |