Gereja Hongkong Mengancam Akan Menggugat Pemerintah

Tuesday, Jul. 13, 2004 Posted: 12:38:38AM PST

HONGKONG , 09 Juli 2004 -- Gereja-Gereja Katolik Roma dan Anglikan di Hongkong Jumat kemarin (09 Juli) mengancam akan menggugat pemerintah, karena undang-undang pendidikan baru (Education Bill 2002) yang dikhawatirkan akan merugikan sekolah-sekolah yang dikelola Gereja-Gereja di kota Hongkong yang kebanyakan penduduknya beragama Buddha.

Uskup Katolik Hongkong, Mgr. Joseph Zen, dan Timothy Ha, kepala pendidikan Sheng Kung Hui, mengatakan, mereka bersiap-siap untuk mengadukan pemerintah ke pengadilan agar pengadilan membatalkan undang-undang yang disetujui hari Kamis (08 Juli) lalu. Mgr. Joseph Zen adalah uskup Hongkong yang memimpin umat sebanyak 250.000 orang Katolik dan Timothy Ha adalah kepala pendidikan Sheng Kung Hui, badan yang disponsori Gereja Anglikan di Hongkong.

Suatu pernyataan dari Keuskupan Katolik Hongkong mengatakan: “Undang-undang tersebut akan mempengaruhi bagaimana Gereja mengelola sekolah-sekolahnya. Ini patut disesalkan.”

Umat Katolik di Hongkong memang khawatir, undang-undang pendidikan yang baru disetujui itu akan melemahkan pengaruh Gereja di sekolah-sekolah dan merongrong seluruh sistim persekolahan. Sesudah dua hari diperdebatkan, Dewan Legislatif Hongkong menyetujui Rancangan Undang-Undang Pendidikan 2002 (Education Bill 2002) dengan suara 29 setuju lawan 21 tidak setuju. Anggota-anggota Dewan Legislatif yang pro-demokrasi memilih menentang RUU tersebut, sementara anggota-anggota yang pro-pemerintah, termasuk yang Liberal dan pro-Beijing, menyetujuinya.

Keuskupan Katolik Hongkong menyatakan menyesal karena disetujuinya RUU itu. Dikatakan, seperti dilaporkan AsiaNews. Undang-Undang itu akan menghancurkan sistim pendidikan di Hongkong. Keuskupan, yang mengelola kira-kira 320 sekolah, mengatakan akan melanjutkan melaksanakan tanggungjawabnya di bidang pendidikan sampai mereka dipaksa untuk berhenti.

Hari Selasa lalu (06 Juli), pada hari menjelang RUU itu diperdebatkan, Uskup Hongkong Mgr. Joseph Zen ze-kiun dan sekitar 500 orang Katolik mengadakan “aksi pasang lilin” di luar gedung Dewan Legislatif, sambil mendesak anggota-anggota Dewan agar menentang RUU tersebut. Pada akhir “aksi pasang lilin” itu mereka mengheningkan cipta sejenak ketika mereka dengan berbaris meliwati gedung Dewan Legislatif itu.

Karena pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan pendidikan penduduk wilayah itu, Gereja-Gereja dan sekte-sekte keagamaan mendirikan sekolah-sekolah atas prakarsa sendiri dengan mempergunakan sumber-sumber daya sendiri untuk mendidik penduduk disana.

Program pendidikan kelompok-kelompok Protestan dan Gereja Katolik sudah mulai tahun 1840an, bertahun-tahun sebelum pemerintah Inggris mendirikan sistim pendidikan moderen di pulau itu. Kemudian kelompok-kelompok Kristen mulai bekerja dalam kemitraan dengan pemerintah di bidang pendidikan. Dalam tahun 1850an pemerintah mulai memberikan subsidi kepada beberapa sekolah dan juga memberlakukan peraturan-peraturannya pada sekolah-sekolah tersebut.

Tahun 2000, pemerintah Hongkong mengajukan RUU Pendidikan 2002, yang menuntut agar sekolah-sekolah yang mendapat subsidi pemerintah, membentuk Komite Manajemen Sekolah sebagai suatu badan hukum, terpisah dari Badan-Badan atau Lembaga-Lembaga yang mensponsorinya, yang membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan. Ini dilakukan seolah-olah untuk membawa transparansi dan demokrasi yang lebih besar kedalam manajemen sekolah. Pada saat ini, beberapa komite manajemen sudah ada dan mereka itu bertanggungjawab kepada Badan-Badan Sponsor.

Next Page: 1 | 2 |