Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak (Mat 5 : 37).
Search
Arsip Berita
Web
 
Advanced Search
Enhanced by
Home
Arsip
Dunia
Gereja
Arsip
Denominasi
Okumene
Umum
Ministri
Misi
Pendidikan
Budaya
Masyarakat
Hidup
Editorial
Customer Service
Info Iklan
Media Kit
Bookmark
Interaktif
Hubungi Kami
Kristiani Pos
Tentang Kami
Syarat dan Kondisi
Administrasi
 
 
Home > Church  > Ecumenical
 

PGI : Pemerintah Harus Menjamin Pelaksanaan Hak Beribadah

Persekutuan Gereja Indonesia meminta pemerintah untuk meninjau kembali revisi SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Mereka menilai SKB itu menjadi akar konflik dan pengekangan kebebasan beribadah.

Saturday, Nov. 12, 2005 Posted: 11:12:16AM PST


Pertemuan tokoh gereja-gereja se-Indonesia di Jakarta. (Foto: Liputan6.com/SCTV)

Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) meminta pemerintah untuk cepat mengantisipasi tidak kondusifnya hubungan antarumat beragama dan menjamin pelaksanaan hak-hak ibadah dengan bebas di Tanah Air. Ini adalah pembahasan utama dalam pertemuan gereja-gereja se-Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Kamis (10/11), Liputan6.com memberitakan.

Salah satu pembahasan yang akan direkomendasi kepada pemerintah adalah revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969. PGI menilai, SKB baru nantinya tak banyak berubah dari aslinya.

Bahkan menurut mereka, saat ini revisi peraturan itu cenderung dipakai sebagai komoditas politik. Para pimpinan gereja ini berharap pemerintah bisa belajar dari banyak pengalaman. Karena SKB tersebut justru menjadi akar konflik dan pengekangan kebebasan beribadah. "Tapi dalam realita khususnya untuk umat kristiani, kita ini mengalami hambatan dalam mendirikan rumah-rumah beribadah," tutur Ketua PII Pdt Bambang Widjaya.

SKB dua menteri yang dikeluarkan tahun 1969 sedianya untuk mengatur pendirian rumah ibadah di daerah. Saat ini memang sudah mengalami revisi. Kendati begitu perubahan tersebut dinilai kebablasan. Karena bila nantinya draf itu disetujui, maka setiap kali orang mau beribadah harus ada izin.





Sandra Pasaribu

 
Dari Church  
PGI : Pemerintah Harus Menjamin Pelaksanaan Hak Beribadah
Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) meminta pemerintah untuk cepat mengantisipasi tidak kondusifnya hubungan antarumat beragama dan menjamin pelaksanaan hak-hak ibadah dengan bebas di Tanah Air. Ini adalah ...... | more
E-mail
Print-friendly version
Headlines Hari ini
  Saturday, Nov. 12 2005 11:28:20AM PST
Tokoh Islam dan Kristen Perlu Dialog Jujur
Agama Masih Sering Dijadikan Komoditas Politik
Gereja Se-Indonesia Bahas Penutupan Tempat Ibadah
Pdt Damanik Minta Inggris Tekan RI
PGI : Pemerintah Harus Menjamin Pelaksanaan Hak Beribadah [Photo]
Terpopuler
Terjadinya Penganiayaan Anak Kecil di Gereja Pondok Daud Dibantah
Sidney Mohede:Belajar dari Billy Graham
Penembokan Sekolah Sang Timur
Gus Dur Meminta Walikota Tangerang Memberikan Izin Membangun Gereja
Pelayan Lintas Waktu dan Ruang