Para Uskup Kritik Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Terhadap Lembaga Pendidikan Swasta

Thursday, Jun. 24, 2004 Posted: 8:02:46PM PST

Para uskup Katolik di Negara Bagian Kerala,Kochi, India mengkritik pernyataan pemerintah negara bagian itu yang, menurut mereka, mencampuri urusan lembaga-lembaga pendidikan mereka.

Dewan Uskup-Uskup Katolik Kerala (KCBC, Kerala Catholic Bishops' Council) menuduh pemerintah "memberlakukan norma-norma yang tidak praktis" terhadap sekolah-sekolah yang dikelola Gereja dan sekolah-sekolah swasta lainnya seperti sekolah keperawatan, manajemen, dan teknik mesin di pesisir bagian barat di negara bagian itu.

Para uskup bertemu 8-9 Juni di Kochi, ibukota komersial dari Negara Bagian Kerala. Kochi terletak 2.595 kilometer selatan New Delhi. Pernyataan pers 9 Juni memperingatkan bahwa "kesulitan untuk mematuhi" peraturan pemerintah tentang penerimaan siswa baru dan uang sekolah akan memaksa Gereja untuk menutup sekolah-sekolah yang telah dibuka di negara bagian itu enam tahun lalu.

Selain sekolah-sekolah ini, Gereja mengelola 60 persen dari lembaga-lembaga pendidikan Kerala, kata Dewan Antar-Gereja untuk Pendidikan (organisasi payung yang mewakili sejumlah lembaga pendidikan di bawah manajemen Kristen).

Lembaga-lembaga Kristen, Hindu, dan Islam mengelola 130 kolese dan 1.605 sekolah menengah di negara bagian itu.

Uskup Auksilier Trichur Mgr Andrews Thazhath menduga bahwa norma-norma baru itu diputuskan pemerintah "tanpa mempertimbangkan realitas ini." Mendirikan sebuah sekolah keperawatan membutuhkan biaya hampir 1 miliar rupee (US$22.7 juta), jelasnya.

Menurut Uskup Thazhath, para pengelola sekolah mendapatkan uang itu lewat pinjaman bank dan cara-cara lain. Uang sekolah dari para siswa dipakai untuk membayar gaji karyawan dan biaya pemeliharaan sekolah. Jika dana ini tidak mencukupi, katanya, biaya perawatan para pasien yang masuk rumah sakit yang berhubungan dengan sekolah-sekolah keperawatan itu, akan dinaikkan. "Tapi kami tidak tega memeras pasien," lanjutnya.

Peringatan para uskup itu muncul dua hari setelah pemerintah negara bagian itu meminta sekolah keperawatan dan sekolah teknik swasta untuk menerima para siswa dan biaya pendidikan yang telah ditetapkan sesuai norma-norma resmi yang baru itu.

Norma-norma itu menetapkan bahwa sekolah hendaknya menerima 50 persen siswa dari daftar kualifikasi yang diterbitkan pemerintah setelah ujian masuk bersama. Para siswa ini akan membayar hanya biaya nominal yang ditetapkan seperti sekolah-sekolah negeri. Mereka tidak perlu membayar biaya lainnya atau memberi sumbangan.

Lembaga-lembaga swasta bisa menerima para siswa sesuai pilihan mereka untuk tempat duduk yang masih tersedia. Namun lembaga-lembaga itu tidak boleh meminta bayaran lebih dari 115.000 rupee sebagai biaya tahunan. Pemerintah berencana untuk memperkenalkan sebuah undang-undang yang mengatur prosedur pembayaran tersebut.

Varkey Kardinal Vithayathil dari Ernakulam-Angamaly menyampaikan sambutan pada pertemuan para uskup, 8 Juni. Ia mengatakan, norma-norma pemerintah itu "tidak praktis dan sangat sulit untuk ditaati." Gereja telah berkarya di sektor pendidikan di negara bagian itu selama bertahun-tahun, tapi norma-norma baru itu akan membunuh prakarsa semacam itu, lanjut kardinal.

Next Page: 1 | 2 |