Gereja Kritik MRP

Friday, Nov. 11, 2005 Posted: 12:00:50PM PST

Proses pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang telah selesai dilakukan menuai kritik dari kalangan gereja. Pasalnya, pemerintah—dalam hal ini Departemen Dalam Negeri—dinilai terlalu campur tangan dalan proses pemilihan itu sehingga aspirasi rakyat terabaikan. Untuk itu, kalangan gereja di Papua akan memahami jika rakyat Papua menolak eksistensi MRP.

”Penunjukan anggota MRP oleh Dirjen Kesatuan Bangsa, Depdagri, melanggar Undang-Undang Otonomi Khusus dan peraturan daerah provinsi. Penunjukan tersebut tidak demokratis dan tidak membawa aspirasi rakyat Papua. Mereka yang ditunjuk tidak mewakili rakyat Papua. Ini menunjukkan Jakarta tidak memberikan dukungan penuh terhadap kebijakannya sendiri. Oleh karena itu, rakyat Papua layak menolak anggota-anggota MRP yang ditunjuk Jakarta,” kata Pimpinan Gereja-gereja Papua, Pdt. DR. Karel Phil Erari di Jakarta, Rabu (9/11), Sinar Harapan memberitakan.

Semua rangkaian proses pemilihan anggota MRP, menurutnya, bukan sekadar masalah teknis, tetapi politis. Setelah UU No 21/2001 tentang Otsus Papua disahkan, pihak Jakarta justru curiga bahwa UU ini akan membawa Papua lepas dari NKRI.

”Padahal semua itu hanya khayalan dan ketakutan berlebihan dari orang-orang di pusat saja. Namun, hal tersebut dijadikan alasan untuk memperlambat dan dan menghalangi pelaksanaan Otsus dan pembentukan MRP,” jelasnya

Ia menambahkan, pada tahap berikutnya, ketika akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah langsung, pertarungan partai-partai politik untuk merebut kepemimpinan di Papua ikut menentukan proses pembentukan MRP.

”Partai-partai politik di Jakarta, terutama Golkar, tentu saja akan berupaya untuk menang di Papua. Oleh karena itu, penunjukan MRP dipercaya sebagian rakyat Papua adalah untuk kepentingan perebutan kursi pilkada,” jelasnya.

Namun, ia menambahkan walaupun MRP kehilangan legitimasi di hadapan rakyat Papua, tetapi MRP sudah terbentuk. Menurutnya, pada tahap saat ini yang terpenting adalah menghilangkan kecurigaan besar terhadap otonomi khusus di hati pemerintah pusat.

Kecurigaan ini yang sebenarnya dijadikan alasan untuk tetap menjadikan Papua sebagai ”sapi perahan” kepentingan politik kelompok-kelompok di Jakarta. ”Padahal ada otonomi khusus dengan MRP adalah jalan tengah terbaik bagi peneyelesaian antara pusat dan tuntutan rakyat Papua,” katanya.

Maria F.