AA Yewangoe: Revisi SKB Belum Menjamin, Ganti SKB dengan UU Kebebasan Beragama

Ketua Umum Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Pdt AA Yewangoe menyatakan, PGI sejak awal telah mengusulkan agar SKB 1969 dicabut dan diganti dengan ketentuan baru yang lebih memberi jaminan bagi semua agama

Friday, Oct. 21, 2005 Posted: 8:34:17AM PST

Ketua Umum Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Pdt AA Yewangoe menyatakan, PGI sejak awal telah mengusulkan agar SKB 1969 dicabut dan diganti dengan ketentuan baru yang lebih memberi jaminan bagi semua agama untuk membangun rumah ibadah tanpa ada kesulitan. Namun usulan ini tidak diterima, dan pemerintah merevisi SKB 1969 itu dengan membuat Peraturan Bersama 2 Menteri.

Hal itu diungkapkan Yewangoe dalam pertemuan Konvensi National Pria Kaum Bapa (PKB) yang diadakan di Sulawesi Utara, Kamis kemarin.

“Menteri Agama di depan Komisi VIII DPR pada (22/09) lalu telah menjelaskan bahwa untuk mendirikan rumah ibadah wajib mendapatkan Izin Prinsip Pendirian Rumah Ibadat (IPPRI) dan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat (IMBRI) yang keduanya diterbitkan oleh bupati/walikota yang penetapannya diatur gubernur,” tutur Yewangoe. Ia menambahkan bahwa dengan kenyataan ini, menandakan bahwa keberadaan SKB 2 menteri ini belum menjadi jawaban dan jaminan atas hak setiap orang untuk mengekspresikan keberagamaannya.

Selanjutnya menyikapi berbagai persoalan yang melilit kehidupan warga gereja dewasa ini, Yewangoe mengimbau agar dalam mewujudkan tanggung-jawab sebagai garam dan terang dunia, memberikan kesadaran bahwa kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia penuh dengan tanggung jawab. “Gereja harus menjadi berkat di dalam masyarakat di mana dia berada. Andaikata kehadiran gereja menimbulkan prasangka terhadap masyarakat sekitarnya, maka gereja perlu mengintrospeksi diri.”

Dalam pertemuan ini dibahas berbagai masalah seputar kerukunan dan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang selama ini dinilai kontroversi, dengan pembicara masing-masing Ketua Umum Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Pdt Dr Andreas A Yewangoe, Wakil Sekretaris Umum PGI, Pdt Weinata Sairin dan Presiden The International Institute of Islamic Thought Indonesian, Prof Dr M Dawam Rahardjo serta Gubernur Sulut, Drs Sinyo Harry Sarundajang.

Sementara itu hal yang sama juga dikatakan Prof Dawam Rahardjo. Ia meminta agar SKB diganti dengan UU Kebebasan Beragama yang lebih mengacu pada kebebasan yang sejati. “Seharusnya dalam hal ini pemerintah harus bertindak tegas. Namun anehnya dari semua kejadian mulai dari penutupan gereja secara paksa, pemerintah terkesan hanya sebagai penonton, tanpa mampu berbuat. Untuk itu, menyangkut masalah SKB kita mendesak untuk dicabut,” ujar Dawam.

Dawam juga mengupas masalah sekularisme, pluralisme dan kebebasan beragama mengatakan bahwa perbedaan agama merupakan rahmat bukan bencana. Karena itu, kita harus bisa saling mengembangkannya dan menyuburkannya. "Jangan mengkritik atau mencela keyakinan orang lain. Sebab hal ini merupakan indikator dari kebebasan beragama," ujarnya.

Pelaksanaan Konvensi National Pria Kaum Bapa (PKB) itu akan dilaksanakan di Jemaat GMIM Eben Haezer Tatelu dari 19-21 Oktober mendatang.

Sandra Pasaribu