Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Merencanakan Pusat Dialog Antaragama

Wednesday, Aug. 11, 2004 Posted: 8:15:23PM PST

JAKARTA -- Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berencana membangun Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kerukunan Umat Beragama guna meningkatkan saling pengertian dan kerukunan di kalangan umat berbagai agama.

Hal ini diumumkan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, 30 Juli, saat melantik para anggota baru Badan Pengurus Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) di Balai Agung DKI Jakarta.

Ia mengatakan, pusat itu akan mendukung kegiatan-kegiatan FKKUB yang dibentuk Pemerintah Propinsi DKI Jakarta 1999 menyusul terjadinya konflik komunal di sejumlah wilayah di tanah air.

FKKUB yang mewakili enam agama resmi di Indonesia -- Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Konghucu, dan Protestan -- beranggotakan para pemuka agama yang berpengaruh dan akademisi di antara 23 anggotanya. FKKUB mengadakan sejumlah dialog serta studi dan pelatihan tentang hubungan antaragama.

Sutiyoso mengatakan, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memprioritaskan kegiatan-kegiatan semacam itu "untuk meredam konflik sosial dan agama dan terorisme, yang masih sering terjadi." Ia menambahkan, "Kami ingin menjadikan Jakarta sebagai barometer kerukunan umat beragama bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia."

Gubernur Sutiyoso berharap, melalui kegiatan-kegiatan dialog di pusat itu, para pemuka agama dan anggota komunitas agama-agama lain bisa menghindari konflik komunal. Ia memuji FKKUB atas "interaksi antaragama yang sangat intens" yang, katanya, sedang dirasakan oleh Propinsi DKI Jakarta saat ini.

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta akan membangun pusat itu di atas tanah seluas empat hektare di Petamburan, Jakarta Pusat. Tujuan utamanya adalah mengadakan studi tentang agama-agama, sehingga "anak-anak kita bisa belajar tentang pluralisme di Indonesia dan cara hidup rukun," kata Gubernur Sutiyoso.

Rohana Manggala, Asisten Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, seperti dikutip harian "The Jakarta Post," mengatakan, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan dana Rp 4 miliar untuk membiayai pembangunan pusat itu, yang akan dimulai awal tahun depan.

Husein Umar dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang DKI Jakarta mengatakan kepada UCA News, ia bergabung dengan FKKUB karena forum ini mengupayakan kerukunan antaragama. "Kalau kita rukun, negara akan bersatu," katanya, seraya mendesak semua umat beragama, khususnya para pemuka agama, untuk menjadi motor penggerak kerukunan antaragama.

Ketua Dewan Dakwah Muhammadiyah itu menambahkan, suatu kode etik diperlukan bagi hubungan antaragama "sehingga umat beragama saling menghormati satu sama lain."

Pastor Ignatius Ismartono SJ, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), mengatakan, ia menyambut baik FKKUB. Ia berharap, FKKUB akan memasukkan semua agama di Indonesia serta agama-agama yang diakui. "Semoga Pemerintah Propinsi DKI Jakarta belajar dari Departemen Agama RI dan Indonesian Conference on Religion and Peace (IComRP) yang kegiatannya benar-benar mengembangkan komunikasi dan dialog antarumat beragama," katanya kepada UCA News, 30 Juli.

Next Page: 1 | 2 |