PDS Menanggapi Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Tahun 2005

Setiap kebijakan ekonomi nasional mestinya menuju pada tercapainya cita-cita negara kesejahteraan (welfare state).

Friday, Mar. 11, 2005 Posted: 9:19:51AM PST

Seperti tahun-tahun sebelumnya, kenaikan tarif Bahan Bakar Minyak ( BBM ) baru yang diberlakukan oleh Pemerintah terhitung sejak 1 Maret tahun 2005 menimbulkan reaksi keras dari masyarakat Indonesia. Sejumlah media massa nasional dan media asing melaporkan bahwa para mahasiswa dan kelompok-kelompok anggota masyarakat di sejumlah kota besar Indonesia telah melakukan aksi demo protes terhadap keputusan pemerintah tersebut.

Sehubungan dengan protes dan penolakkan kelompok-kelompok anggota masyarakat tersebut, PDS memberikan tanggapan atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, berikut ini sejumlah dasar sikap dan usul DPP PDS :

Pertama, butir UUD 1945 hasil amandemen (pasal 33) antara lain sangat jelas dan tegas menggariskan arah dan tujuan setiap kebijakan ekonomi nasional yakni mencapai kemakmuran rakyat dan kesejahteraan sosial bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Baik atau buruknya kinerja dan kebijakan ekonomi nasional akan sangat mempengaruhi tinggi-rendahnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena itu, gugatan mendasar terhadap keputusan pemerintah menaikkan harga BBM ialah keputusan itu menghasilkan kesejahteraan rakyat ataukah menimbulkan kesengsaraan rakyat Indonesia? Laporan media memang menyebutkan bahwa ada dasar keadilan sosial dari keputusan menaikkan harga BBM sekarang yaitu sekitar Rp 17,8 triliun akan dialirkan ke dana kompensasi khusus bagi program pendidikan dan kesehatan rakyat miskin. Tetapi pemerintah belum memiliki upaya dan rincian jelas, transparan, dan accountable tentang masalah ini.

Kedua, secara teknis kenaikkan harga BBM dapat memicu inflasi yang mendadak dan tajam terhadap kinerja perekonomian nasional. Sejumlah analis memperkirakan, kira-kira inflasi terpacu mencapai 8,5 persen per tahun selama tiga sampai empat bulan menyusul kenaikkan harga BBM. Sedangkan inflasi tahunan bakal berkisar 6,5 persen pada paruhan kedua tahun 2005. Laporan media awal Maret ini mencatat bahwa inflasi tahunan Indonesia pada bulan Januari 2005 mencapai 7,32 persen. Gugatan mendasar terhadap keputusan pemerintah menaikkan harga BBM ialah belum ada langkah dan upaya riil pemerintah meredam risiko lonjakan inflasi akibat kenaikkan harga BBM.

Ketiga, daya beli konsumen di sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia saat ini, sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 2000, posisi konsumen di Asia dan Indonesia, relatif lebih sulit karena lonjakan harga minyak dan tingginya inflasi. Kedua faktor ini manambah indeks nestapa (Misery Index) rakyat, mengancam cadangan devisa dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia dan Filipina dilukiskan sebagai “miserable region” dasar. Hitungannya = CPI Indonesia 7,2%, pengangguran 15%, Dan skor Misery Index = 22,2 (2000), 21,4 pada th 1999. Indonesia satu-satunya negara OPEC di Asia yang terpukul oleh lonjakan harga minyak dunia? (Laporan Dow Jones, 2000)

Keempat, pada saat ini, rakyat Indonesia masih menghadapi krisis akibat banyak bencana alam dan wabah penyakit. Hasil-hasil panen anjlok di sejumlah daerah karena bencana alam. Wabah demam berdarah merenggut nyawa ratusan jiwa rakyat Indonesia. Gempa bumi dan tsunami merenggut ratusan ribu jiwa rakyat Indonesia. Banjir di sejumlah kota memaksa ratusan ribu warga mengunsi. Berbagai krisis dan bencana alam itu sangat menyulitkan rakyat untuk benar-benar siap menghadapi perubahan dan lonjakan harga-harga barang yang sangat mendadak dan tajam akibat kenaikkan harga BBM. Oleh karena itu, menaikkan harga BBM saat ini, bulan Maret tahun 2005, bukanlah saat tepat. Paling mungkin, keputusan kenaikkan harga BBM ditunda sekitar enam bulan, supaya rakyat Indonesia bisa mempersiapkan diri terhadap perubahan-perubahan harga-harga barang, khususnya kebutuhan pokok, dan jasa secara mendadak.

Next Page: 1 | 2 | 3 |

Eva N.