Indonesia Dukung Program PBB untuk Pendidikan HAM

Saturday, Dec. 11, 2004 Posted: 5:06:13PM PST

Indonesia mendukung upaya pendidikan mengenai hak azasi manusia (HAM) bagi masyarakat seperti yang telah dideklarasikan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), karena masalah HAM juga terkait pembangunan dan demokrasi.

Dalam pidato peringatan Hari Hak Azasi Manusia Internasional di Markas PBB New York, Jumat, Deputy Wakil Tetap RI untuk PBB Adiyatwidi Adiwoso Asmady mengatakan bahwa pendidikan HAM di masa depan akan menghasilkan partisipasi masyarakat yang efektif di bidang politik, sosial ekonomi dan budaya dalam kehidupan berbangsa.

Pendidikan HAM juga perlu dipakai sebagai wahana untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sosial dan pembangunan berkelanjutan bagi rakyat.

Di hadapan sidang Majelis Umum PBB tersebut, Dubes Adiyatwidi juga menegaskan bahwa mempromosikan HAM akan lebih berhasil melalui dialog di tingkat nasional dan internasional, bukan dengan saling mencari kesalahan.

Ia juga menjelaskan bahwa pada 25 Agustus lalu di Jakarta, Indonesia telah diluncurkan program nasional 'Rencana Aksi' (Plan of Action) mengenai HAM untuk periode 2004-2009.

Sasaran utama dari rencana aksi itu adalah untuk memastikan adanya penghormatan, promosi, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak azazi manusia di Indonesia.

Seperti pada periode pertama 1998-2003, pada program kali ini telah dibuat langkah-langkah untuk mencapai tujuan kongkrit di bidang pendidian HAM.

Sidang Majelis Umum PBB yang dipimpin Jean Ping dari Gabon tersebut juga menandai "Dasawarsa PBB untuk pendidikan HAM (1995-2004) dengan mendeklarasikan suatu program dunia.

Pada fase tiga tahun pertama dari program tersebut akan terfokus pada pendidikan dasar dan menengah dengan memasukkan bidang HAM dalam kurikulum sekolah.

Majelis Umum PBB menetapkan 1 Januari 2005 sebagai awal dari fase pertama Program Dunia tersebut hingga 2007.

Jean Ping mengatakan bahwa sejak sepuluh tahun lalu saat Majelis Umum PBB telah mendesak lembaga-lembaga pendidikan pemerintah maupun non-pemerintah untuk secara intensif berupaya melaksanakan program HAM tersebut di tingkat nasional.

Sejumlah negara juga menandatangani kesepakatan mengenai pendidikan HAM dalam sidang Majelis Umum PBB tersebut.

Delegasi Belanda atas nama Uni Eropa mendukung perlunya pendidikan HAM untuk mencapai kestabilan dan harmonisasi dalam masyarakat.

"Pendidikan HAM akan melahirkan saling pengertian, toleransi dan kedamaian. Pendidikan HAM sangat penting dalam strategi untuk mencegah rasisme, xenophobia, anti-semitisme dan anti toleransi.

Sementara itu Sekjen PBB Kofi Annan mengingatkan bahwa masih banyak upaya yang perlu dilakukan agar hak azasi manusia dapat ditegakkan di dunia.

"Hak Azasi Manusia itu juga meliputi hak untuk kesehatan, pendidikan, makan, tempat tinggal, menikah dan berkeluarga, bersosialisasi, serta hak untuk bebas dari kekurangan dan rasa takut," kata Annan.

Nofem Dini