Ke Mana Arah Kebijakan Departemen Agama?

Monday, Nov. 8, 2004 Posted: 7:47:04PM PST

SALAH satu isu menarik dalam merespons pemerintah baru saat ini adalah tentang kira-kira bagaimana cara pandang mereka terhadap agama berikut persoalan-persoalan di dalamnya. Sebab dalam hal itu, sejauh mana kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh kementerian agama akan mengarah pada penghargaan atas pluralitas agama.

Belajar dari pengalaman masa lalu, setidaknya kebijakan kementerian agama hendaknya perlu difokuskan pada hal yang paling mendasar, yakni mengenai perwujudan kehidupan beragama dalam dimensi pluralitas di dalam bingkai negara kesatuan.

Perlu kita ingatkan bersama bahwa kesatuan bangsa ini akan lestari bilamana agama dijadikan inspirasi batin, dan bukannya sebagai aspirasi. Agama sebagai inspirasi berarti agama yang menghargai kesalehan sosial bukan semata-mata kesalahen individual. Agama dalam cara pandang demikian akan melihat pemeluk agama lain sebagai saudara dan sahabat, bukan sebagai musuh.

Sebaliknya agama sebagai aspirasi akan cenderung melihat segala yang di luar kelompoknya sebagai musuh. Persahabatan yang digelar hanya formalistik saja, dan tidak membumi dalam dasar batin masingt-masing. Akibatnya yang sering terjadi, agama dijadikan sebagai isu untuk melecehkan kelompok lainnya.

Penghargaan atas pluralitas amatlah rendah ketika agama semata-mata dilihat sebagai sebuah aspirasi yang harus diperjuangkan. Agama dalam bingkai "aspirasi" kerapkali akan membawa agama ke dalam berbagai ranah dan agenda politik.

Dalam hal itulah maka fokus kebijakan Departemen Agama seharusnya memperkuat pluralitas agama di Indonesia. Paling tidak harus semakin dipertegas bahwa orientasi Departemen Agama adalah menjadi komunikator antarlembaga agama.

Menjadi komunikator berarti pemerintah menjadi perantara alias mediator bagi lembaga-lembaga agama yang ada, dan bukannya melakukan intervensi ke dalam. Dengan demikian ke depan, hendaknya Departemen Agama lebih memfokuskan pada masalah kebijakan yang membawa umat beragama menjadi dewasa, tidak main hakim sendiri, arogan dan sok kuasa.

Sudah seharusnya produk kementerian agama mampu menyuburkan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan keadilan.

Melalui nilai-nilai inilah seharusnya masyarakat beragama menjadikannya sebagai acuan bersama dalam membangun tata dunia baru. Tata dunia baru ini bisa diwujudkan kalau pemerintah menjadikan kebijakan-kebijakannya bersifat antidiskriminasi.

Dengan demikian peranan sentral Departemen Agama demikian adalah membawa masyarakat Indonesia mampu menghayati agama secara otentik, yakni ketika mereka mampu menempatkan posisi sebagai zona netral di antara perbedaan-perbedaan yang ada.

Perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat harus dikelola secara baik dengan mengembangkan pendidikan multikultural. Gagasannya adalah agar Departemen Agama mulai mengubah paradigma "sebagai pengatur" menjadi "sebagai komunikator" agama.

Dalam melaksanakan semua tugas-tugasnya, di sini ada beberapa hal yang perlu dicermati bersama.

Pertama, bahwa tugas Departemen Agama seharusnya melayani publik. Artinya dia harus mampu menjaga kepentingan publik, bukan kepentingan agama tertentu atau golongan tertentu saja. Kepentingan publik ini menyangkut hak untuk beribadat dan menjalankan imannya masing-masing.

Next Page: 1 | 2 |