Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak (Mat 5 : 37).
Search
Arsip Berita
Web
 
Advanced Search
Enhanced by
Home
Arsip
Dunia
Gereja
Arsip
Denominasi
Okumene
Umum
Ministri
Misi
Pendidikan
Budaya
Masyarakat
Hidup
Editorial
Customer Service
Info Iklan
Media Kit
Bookmark
Interaktif
Hubungi Kami
Kristiani Pos
Tentang Kami
Syarat dan Kondisi
Administrasi
 
 
Home > Church  > Ecumenical
 

PGI Diminta Dukung Otonomi Khusus Papua

Saturday, Dec. 4, 2004 Posted: 2:49:54PM PST

Dalam rapat Sidang Raya XIV PGI yang berlangsung pada tanggal 3 Desember, diadakan pembahasan mengenai otonomi khusus Papua.

Dikatakan bahwa saat ini yang menjadi akar persoalan di Papua adalah ketidakadilan, dalam otonomi khusus, rakyat Papua belum memiliki hak sepenuhnya untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri.

Oleh karenanya, Pdt Sugianto dari Gereja Lampung mengatakan bahwa pembentukan Majelis Rakyat Papua ( MRP ) adalah penting dan mendesak.


Selain itu, Sidang Raya juga membahas tentang keberadaan aset-aset PGI yang sampai sekarang simpang-siur. Selain itu, peruntukan dan surat-surat kepemilikan beberapa gedung milik PGI tidak jelas, seperti di Jawa Timur ada GMKI Center, rumah mantan anggota PGI, kantor PGI wilayah, dan wisma pelaut Surabaya. Di Jakarta juga ada beberapa aset yang pemanfaatannya tidak maksimal, termasuk Wisma Pelaut.

Peserta sidang dari GPIB, Pdt. Adry Wangkey, berpendapat seharusnya PGI transparan dalam pengelolaan aset.

Dalam kesempatan terpisah, juga dibahas mengenai masalah pencabutan SKB 2 Menteri. Pakar hukum, JE Sahetapy mengatakan bahwa apabila sebuah gereja tidak mendapat izin untuk berdiri, seharusnya pemerintah setempat dapat dilaporkan ke pengadilan. Hal ini dapat diperjuangkan sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Bahkan kalau juga kalah, dapat diperjuangkan sampai di tingkat internasional. Hak ini ada dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Sementara itu di Jakarta, sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Komite Perjuangan Rakyat (KPR) mendatangi Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta pencabutan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag tentang pelaksanaan ibadah.

Hadir dalam rombongan tersebut adalah Koordinator KPR, Habiburokhim (Muslim), Pdt. A. Shephard Supit (Kristen), Sekjen International Conference of Religion on Peace, Theofilus Belu (Katolik) dan Rm. Yoasaf dari Gereja Katolik Orthodoks Indonesia. Mereka diterima oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Widodo Bujo Wiryono, dan anggota komisi seperti Latfyah Iskandar (F-PAN), Ashori Siregar (F-PKS), Marissa Haque (F-PDIP) dan Tiurlan Hutagaur (F-PDS ).

Mereka menilai SKB tersebut sudah tidak relevan lagi dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.






Sandra N. Natalia

 
Dari Church  
PGI : Pemerintah Harus Menjamin Pelaksanaan Hak Beribadah
Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) meminta pemerintah untuk cepat mengantisipasi tidak kondusifnya hubungan antarumat beragama dan menjamin pelaksanaan hak-hak ibadah dengan bebas di Tanah Air. Ini adalah ...... | more
E-mail
Print-friendly version
Headlines Hari ini
  Saturday, Nov. 12 2005 11:17:44AM PST
Tokoh Islam dan Kristen Perlu Dialog Jujur
Kelompok Teroris Diduga Sedang Merancang Teror Malam Natal
Gereja Se-Indonesia Bahas Penutupan Tempat Ibadah
Pdt Damanik Minta Inggris Tekan RI
[Photo]
Terpopuler
Terjadinya Penganiayaan Anak Kecil di Gereja Pondok Daud Dibantah
Sidney Mohede:Belajar dari Billy Graham
Penembokan Sekolah Sang Timur
Gus Dur Meminta Walikota Tangerang Memberikan Izin Membangun Gereja
Pelayan Lintas Waktu dan Ruang