Forum Persekutuan Gereja di Papua Khawatir Pilkada Berujung Konflik
Monday, Jun. 13, 2005 Posted: 7:49:39AM PST
Para tokoh gereja yang tergabung dalam Forum Persekutuan Gereja-gereja di Tanah Papua (FPGGP) yang terdiri dari Persekutuan Gereja Katolik, Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta, Persekutuan gereja-gereja Injili, dan Persekutuan Gereja Baptis, menyatakan kekhawatirannya tentang pemilihan kepala daerah dan sejumlah persoalan lain di Papua dapat berujung konflik.
Kekuatiran itu disampaikan dalam pertemuannya dengan Muspida Provinsi Papua yang digelar di Ruang Panitia musyawarah DPRP Papua, Jumat, 10 Juni, di Jayapura.
Dalam Pertemuan itu, Koordinator Forum Persekutuan Gereja-Gereja di Papua yang juga Uskup Jayapura, Leo Labaladjar, OFM mengatakan tokoh-tokoh gereja sangat menyambut baik pilkada langsung, karena hal itu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih figur kepala daerah sesuai dengan hati nuraninya. Tetapi mereka melihat adanya berbagai hambatan-hambatan yang dilihat dapat memicu konflik seperti maraknya praktek money politics oleh pasangan calon kepala daerah, serta upaya menjagal lawan melalui kampanye hitam.
Mereka kemudian mengingatkan kepada masyarakat pemilih dan calon kepala daerah agar tidak menggunakan cara-cara yang korup dengan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan dan partainya.
"Masyarakat harus memilih orang yang jujur, adil, dan bersih serta orang yang bisa melindungi hak-hak hidup termasuk Hak Asasi Manusia, dan kepada para calon kepala daerah agar bersaing dengan penuh percaya diri, sadari bahwa jabatan yang direbut untuk kesejahteraan rakyat", kata Uskup Jayapura Leo Labaladjar.
Untuk mewujudkan Papua tanah damai, maka nilai-nilai moral harus dijunjung tinggi semua pihak, termasuk hambatan-hambatan politik seperti belum dilakukannya UU Otsus secara baik, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang belum juga terbentuk serta pembentukan provinsi baru yang belum diselesaikan termasuk persoalan ikutannya, kata Leo Labadjar. Ia melanjutkan, "Hambatan-hambatan itu harus diselesaikan."
Nofem Dini
|