Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak (Mat 5 : 37).
Search
Arsip Berita
Web
 
Advanced Search
Enhanced by
Home
Arsip
Dunia
Gereja
Ministri
Misi
Pendidikan
Budaya
Masyarakat
Arsip
NGO
Kasus Pengadilan
Etika & Hak
Agama
Bangsa
Hidup
Editorial
Customer Service
Info Iklan
Media Kit
Bookmark
Interaktif
Hubungi Kami
Kristiani Pos
Tentang Kami
Syarat dan Kondisi
Administrasi
 
 
Home > Society  > Nation
 

Sekjen Depdagri: SKB 1969 Tidak Akan Dicabut

Faisal Ismail menegaskan bahwa keberadaan SKB itu sangat diperlukan sebagai rambu yang mengatur hubungan antarumat beragama

Wednesday, Jun. 8, 2005 Posted: 6:35:05PM PST

Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri, Faisal Ismail, mengakui ada pihak-pihak yang menginginkan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tahun 1969 antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, dicabut. Kalangan ini menilai SKB itu menyebabkan mereka kurang mendapat keleluasaaan untuk membangun rumah ibadah.

Berkaitan dengan desakan itu, Faisal menegaskan bahwa keberadaan SKB itu sangat diperlukan sebagai rambu yang mengatur hubungan antarumat beragama. Lagipula, SKB itu tak mengatur secara detil. “Kita tak mengatur soal ritualnya. Yang kita atur adalah hubungan antar umatnya, “ kata Faisal, seusai pembukaan dialog “Pengembangan wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah Kalimantan Barat di Pontianak, Selasa, 31 Mei 2005, yang diberitakan oleh Republika.

Dalam SKB itu, lanjut Faisal, tak ada satu pun kata yang mengandung unsur diskriminatif. Seperti dalam soal pembangunan rumah ibadah, ia menyatakan bahwa pemerintah pada prinsipnya membolehkan umat dari agama apapun mendirikannya asalkan ada persetujuan dan ijin.

Dalam pemberian ijin pendirian rumah ibadah, pemerintah mempertimbangkan agar pembangunannya tidak saling berdekatan dengan rumah ibadah agama lain. Selain itu, lokasinya juga jangan ditengah-tengah kelompok yang dominan umat beragama tertentu. Selain itu, harus ada studi kelayakan.

“Kalau ada pelanggaran, maka kita musyawarahkan dan pecahkan bersama. Masalah keagamaan itu peka. Jadi kalau diberi sanksi keras, kita malah bisa dianggap menghakimi agama tertentu, “kata Faisal.

Sementara dalam sambutan yang dibacakan Sekjen Depag, Menteri Agama M Maftuh Basyuni menyebutkan, pembangunan kerukunan antarumat beragama, merupakan upaya penting yang harus dilakukan di tengah masyarakat majemuk seperti di Indonesia. Maftuh Basyuni menegaskan agar pembangunan wawasan multikultural bisa terus dipupuk para pemuka agama di berbagai daerah.

Menurutnya, perbedaan yang ada di masyarakat, adalah merupakan sesuatu yang terjadi secara alamiah. Namun seharusnya, perbedaan ini menjadi aset bangsa untuk mencapai kemajuan bersama. “Apakah perbedaan itu menjadi penghalang atau pendorong integrasi, tergantung sikap dan cara kita mengelola perbedaan itu.”



Nofem Dini

 
Dari Society  
Poso Mencekam Lagi, Dua Siswi Ditembak di Jalan
Di tengah ketatnya penjagaan aparat keamanan pascapembunuhan terhadap tiga siswi SMA Kristen Poso, Sabtu (29/10) lalu, kekerasan bersenjata kembali terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Hari Selasa ...... | more
E-mail
Print-friendly version
Headlines Hari ini
  Saturday, Nov. 12 2005 12:31:49PM PST
Tokoh Islam dan Kristen Perlu Dialog Jujur
Agama Masih Sering Dijadikan Komoditas Politik
Gereja Se-Indonesia Bahas Penutupan Tempat Ibadah
Pdt Damanik Minta Inggris Tekan RI
PGI : Pemerintah Harus Menjamin Pelaksanaan Hak Beribadah [Photo]
Terpopuler
Terjadinya Penganiayaan Anak Kecil di Gereja Pondok Daud Dibantah
Sidney Mohede:Belajar dari Billy Graham
Penembokan Sekolah Sang Timur
Gus Dur Meminta Walikota Tangerang Memberikan Izin Membangun Gereja
Pelayan Lintas Waktu dan Ruang