Tokoh Agama dan Masyarakat Ungkapkan Keprihatinan atas Kenaikan BBM

Friday, Mar. 11, 2005 Posted: 10:08:10AM PST

Sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat, di Kantor Pusat PBNU Jakarta baru-baru ini mengungkapkan keprihatinannya atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Penetapan tarif baru BBM tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang masih menghadapi krisis akibat banyak bencana alam dan wabah penyakit.

Ungkapan keprihatinan tersebut ditandatangani oleh Prof Dr Siti Musda Mulia, Romo Benny Susetyo PR, Romo Sandyawan Sumardi SJ, Romo Ismartono SJ, Romo Hariyanto SJ, Pdt Sheppard Supit, Dr Chandra Setiawan, Dita Indah Sari, Vibi Widyawari, Dr Drajat Wibowo, Dr Aviliani, Hendardi, Adi Massardi, Nusyahbani Katjasungkana, Zoemrotin K Susilo, Rieke Diah Pitaloka, Nurul Arifin, Iman Sugema, Debra Yatim, dan Gigih Guntoro. Demikian dilaporkan Mirifica.

Menurut Romo Benny, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dianggap tidak tepat sasaran karena lebih dinikmati kalangan orang kaya dan kebijakan tersebut kurang memperhitungkan efek domino. Ada beberapa hal yang kurang dipertimbangkan pemerintah dalam mengambil keputusan, antara lain, pernyataan Bank Indonesia seperti dikutip berbagai media, dampak kenaikan BBM sebesar 29 persen kali ini tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi," ujarnya .

Survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa kalau BBM naik 10 persen maka kenaikan harga produk manufaktur juga 10 persen (survei Bank Indonesia pada tahun 2003). Studi tersebut menyebutkan kenaikan harga BBM selalu diikuti dengan kenaikan biaya produksi langsung maupun tidak. Sehingga dari survey mengindikasikan akan terjadinya pergeseran dalam distribusi pendapatan. Akibatnya nanti, kelompok masyarakat yang semula mendekati miskin akan bergeser menjadi kelompok yang miskin dengan adanya kenaikan harga tersebut

Pemerintah memberikan alasan bahwa kebijakan kenaikan BBM akan mengurangi jumlah rakyat miskin sebesar 3 persen. Padahal sebelum kenaikan BBM, terdapat 20 juta orang yang berada sedikit di bawah garis kemiskinan. Mereka tergolong sangat rentan terhadap meningkatnya inflasi.

Apabila program kompensasi yang dicanangkan Pemerintah benar maka hanya akan mengurangi 9 juta rakyat miskin artinya masih ada 11 juta orang yang tidak hanya tidak terangkat dari kemiskinannya tetapi justru semakin masuk ke jurang kemiskinan.

Eva N.