GMKI Sumut Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM

"Ironisnya di tengah situasi buruk, banyak juga pelaku kejahatan BBM seperti penyelundupan, pengoplosan, penimbunan tidak segera ditindak pemerin­tah"

Friday, Sep. 30, 2005 Posted: 9:44:15AM PST

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan, Rabu (28/9) melakukan aksi unjukrasa ke DPRD Sumut menolak kenaikan harga BBM serta mendesak pemerintah dan aparat hukum menangkap pelaku kejahatan BBM.

Aksi massa yang dipimpin Pasonly selaku koordinator aksi melaku­kan orasi yang intinya minta pemerintah segera perbaharui kebijakan dan demo yang dilakukan merupakan keputusan politik dari pimpinan GMKI se-Indonesia.

"Kita tidak bisa menawar kebijakan pemerintah yang terkesan sepihak, di segala daerah telah terjadi kelangkaan BBM. Ironisnya di tengah situasi buruk, banyak juga pelaku kejahatan BBM seperti penyelundupan, pengoplosan, penimbunan tidak segera ditindak pemerin­tah, maka menilai kekacauan situasi diduga karena skenario pemerin­tah," tegas Pansonly.

Selain itu, massa GMKI juga menuntut agar koruptor segera mengem­balikan aset-aset negara dan rakyat yang dicurinya, digunakan untuk subsidi rakyat, serta melakukan restrukturisasi kebijakan ekonomi.

"Pemerintah harus segera melakukan tekanan terhadap pemborosan keuangan negara dan menolak tegas privatisasi BUMN, mendesak agar pemerintah segera melakukan pengusutan dan tindak tegas terhadap pelaku kejahatan ekonomi khususnya BBM," ujar seorang pengunjuk rasa.

Massa dalam tuntutannya minta Presiden RI atau pemerintah mela­kukan pemutusan hubungan kerjasama dengan IMF dan Word Bank, memaksi­malkan seluruh potensi sumber daya alam sebagai bahan pemasukan ke negara.

Secara khusus aktifis GMKI yang berdemo meminta agar pemerintah segera mencabut kebijakan kenaikan BBM, serta secepatnya menyahuti aspirasi mahasiswa, jika pemerintah SBY-JK tidak meresponnya, dipasti­kan GMKI akan melakukan gerakan bersama dengan seluruh elemen menolak kenaikan harga BBM.

Aspirasi maupun tuntutan yang disampaikan pengunjukrasa diterima Kahumas DPRD Sumut Drs ML Tobing tanpa didampingi anggota dewan, karena pada saat bersamaan seluruh anggota dewan sedang melakukan reses ke daerah-daerah pemilihan masing-masing mulai 26-30 September 2005.

"Secara institusi dan kelembagaan, saya hanya menerima aspirasi pengunjuk rasa, selanjutya tuntutan akan disampaikan kepada anggota DPRD Sumut," ujar Tobing sembari menambahkan ketidakhadiran anggota dewan menerima pengunjuk rasa, karena sedang reses sampai 30 Septem­ber 2005.

Nita Lee