Komisi PSE Keuskupan Se-Tanah Air Minta Pemerintah Berantas Kemiskinan

Para delegasi Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) dari seluruh keuskupan di tanah air meminta pemerintah untuk memberantas kemiskinan dengan mengadopsi tata pemerintahan yang baik dan bersih

Tuesday, Oct. 18, 2005 Posted: 10:42:58AM PST

Para delegasi Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) dari seluruh keuskupan di tanah air meminta pemerintah untuk memberantas kemiskinan dengan mengadopsi tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Permohonan itu tertuang dalam rekomendasi yang dikeluarkan di akhir Konpernas XX Komisi PSE Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Wisma Samadi di Klender, Jakarta Timur, 12-16 September.

Konpernas XX diselenggarakan untuk memperingati ulang tahun Komisi PSE KWI ke-50, meskipun sekarang Komisi PSE KWI mengadakan konferensi nasional tiga tahun sekali.

Sebanyak 86 delegasi dari 33 Komisi PSE keuskupan berbagi pengalaman dan mengamati dalam dokumen mereka bahwa "masyarakat masih tergantung dan terbelakang akibat selalu diberi tanpa diberdayakan." Di sisi lain, kata mereka, pemerintah belum memberi perhatian secara memadai terhadap kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja.

Komet Mangiri, Staf Ahli Menko Kesra RI, berbicara kepada para delegasi tentang kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Ia mengatakan, pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan status sosial masyarakat, misalnya melalui program UKM.

Agar pemberantasan kemiskinan bisa berjalan, jelas Mangiri, berbagai program harus menyentuh masyarakat miskin, tanpa mempedulikan latar belakang suku, agama, golongan, dan politik. "Kegiatan sosial ekonomi Gereja hendaknya terbuka bagi seluruh masyarakat dalam menjembatani kerja sama yang harmonis," katanya.

Para delegasi memutuskan untuk mengupayakan pelatihan bagi pengurus Komisi PSE tentang pengelolaan keuangan mikro dalam lingkup masyarakat miskin. Mereka juga meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada kelompok swadaya masyarakat yang mengupayakan pengembangan keuangan mikro.

Mereka juga memutuskan untuk memberdayakan kelompok-kelompok basis tidak hanya dengan memperkaya kegiatan-kegiatan di bidang sosial ekonomi, tapi juga dengan memotivasi keterlibatan kaum perempuan dalam gerakan solidaritas sosial ekonomi melalui credit union, koperasi kredit, usaha pertanian, peternakan, dan usaha ekonomi lainnya.

Sementara itu, mereka meminta pemerintah untuk menghilangkan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang merusak lingkungan hidup dan yang menyengsarakan rakyat miskin. Sejalan dengan imbauan ini, para pengurus Komisi PSE sepakat untuk meningkatkan daya analisa kritis terhadap masalah kemiskinan, kerusakan lingkungan alam, keterbelakangan masyarakat, konflik bersenjata maupun konflik sumber daya alam, serta manfaat dan dampak globalisasi.

Mereka merekomendasikan agar para imam Katolik melibatkan diri dalam upaya bersama mengentaskan umat Katolik dan masyarakat dari kemiskinan, dengan ikut serta dalam berbagai kerja sama antaragama "bila perlu" agar tujuan ini tercapai.

Komisi PSE dimulai November 1955 di Keuskupan Agung Semarang, Jawa Tengah. Saat itu komisi itu disebut Komisi Sosial dari Konferensi Waligereja Indonesia.

Sekarang, Komisi PSE dikenal di kalangan umat Katolik di tanah air atas program credit union, pelatihan, dan kesehatan, serta program Aksi Puasa Pembangunan (APP) dan Hari Pangan se-Dunia. Program Hari Pangan se-Dunia mempromosikan pertanian organik dan metode pengendalian hama secara alami. Dana yang terkumpul melalui program APP, yang bertujuan untuk mengubah pertobatan menjadi upaya pengembangan komunitas, membantu mendanai karya Komisi PSE.

Next Page: 1 | 2 |

Eva N.