Mupel GBKP Singkapi Penutupan Rumah Ibadah

Ia juga menghimbau aparat keamanan tidak pilih kasih dalam bertindak.

Friday, Aug. 26, 2005 Posted: 12:05:26PM PST

Pemerintah agar tidak toleran terhadap mereka yang melakukan penutupan atau perusakan rumah ibadah yang banyak terjadi akhir-akhir ini.

Hal itu dinyatakan Ketua Moderamen Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) yang berada di Cipayung dalam rangka pembukaan Musyawarah Pelayanan (Mupel) ke-3 Mamre (Kaum Bapak GBKP) yang berlangsung tanggal 24-26 Agustus 2005 di Cipayung Jawa Barat. Kebaktian pembukaan Mupel ke-3 tersebut dilayani Ketua Umum PGI Pdt DR AA Yewangoe.

Mupel ke3 Mamre GBKP ini diikuti 700 peserta dari seluruh Indonesia. Selain memilih pengurus Mamre yang baru, peserta Mupel juga mendapat ceramah dari Letjen (Purn) HBL Mantiri, Letjen TNI (Purn) Amir Sembiring dan Guru Besar UI Prof DR Maslina Sitepu.

"Jangan karena tekanan politik, pemerintah memberi toleransi kepada mereka-mereka yang melakukan penutupan tempat-tempat ibadah, sehingga kejadian seperti itu berulang kembali," kata Jadiaman di Jakarta Kamis (25/8), Suara Pembaruan memberitakan.

Menurut Jadiaman, dia juga telah membicarakan masalah penutupan beberapa rumah ibadah itu dengan Ketua Umum PGI tersebut. "Pak Yewangoe sendiri mengatakan telah bertemu dengan Presiden Yudhoyono membicarakan masalah tersebut," ujarnya.

Ia juga menghimbau aparat keamanan tidak pilih kasih dalam bertindak. "Aparat keamanan adalah aparat negara yang tugasnya melindungi setiap warga negara. Mereka tidak boleh membiarkan tindakan melanggar hukum di depan mata mereka, tapi harus menindaknya," ujarnya.

Sebagai gereja, GBKP juga diminta agar selalu memberi manfaat kepada lingkungannya. Sebagai contoh memberikan pelayanan sosial, kesehatan kepada lingkungannya, namun jangan sampai ada kesan kegiatan itu sebagai bagian dari penginjilan.

"Jika GBKP dan anggotanya memberi manfaat kepada lingkungannya, dia akan disayangi lingkungannya. Bahkan kemungkinan dibela jika ada yang mau mengganggunya."

Sandra Pasaribu