Home >Ministries >Organization

Demokrat Sampaikan Apresiasi Gereja Sumbang Alquran

Langkah simpatik para pimpinan gereja di Indonesia yang menyumbangkan Alquran kepada umat muslim melalui Pengurus Pusat Muhammadiyah dipuji Sutan Bathoegana , Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI.

"Apa yang dilakukan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) ini perlu kita beri apresiasi setinggi-tingginya. Itu adalah salah satu bentuk konkret dari kerukunan umat beragama di negara yang berazaskan Pancasila," katanya, Rabu (18/8/2010), kepada Antara.

Sutan Bathoegana juga mengimbau kepada saudara-saudara dari umat Islam agar bisa dengan toleransi tinggi menyumbang lahan untuk pembangunan tempat-tempat ibadah bagi warga beragama lain, termasuk Kristen Protestan dan Katolik.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebuah delegasi dari PGI dan KWI menyumbang 100 Alquran kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Saat menerima sumbangan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Dien Syamsuddin mengatakan, pihaknya akan menyerahkan bantuan ini kepada umat muslim Australia.

Acara yang digelar oleh Gerakan Peduli Pluralisme (GPP) itu berlangsung di Kantor Pusat PP Muhammadiyah, Jakarta, akhir pekan lalu.

Ia juga tidak menyetujui kelompok atau ormas tertentu yang memanipulasi mengatasnamakan agama tertentu, lalu menyerang sesama warga Indonesia saat sedang melaksanakan ibadahnya, seperti terjadi di sebuah kawasan di Bekasi, sepekan sebelum Perayaan Hari Kemerdekaan Repubublik Indonesia.

"Aparat harus tegas menindak orang atau kelompok yang main hakim sendiri," tandas Sutan Bathoegana.

Indonesia Milik Semua

Sebelumnya Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa penyerahan kitab suci Al Quran itu sebagai bukti bahwa kerukunan antarummat beragama terpelihara.

"Bantuan itu memang sepertinya kecil. Tapi menunjukkan kebesaran Indonesia sebagai Negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Karenanya harus kita sadar sesadarnya bahwa di Indonesia yang ada hanyalah umat beragama. Dan agama apa saja, karena Indonesia ini milik semua," tandas Tjahjo Kumolo.

Selaku Sekjen DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo mendesak Pemerintah memberikan perlindungan secara maksimal kepada warganegaranya untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing.

Ia mengatakan itu sehubungan digelarnya 'aksi kebaktian bersama lintas agama' di depan Istana Negara menyusul tindakan kekerasan atas jemaat HKBP di Bekasi oleh ormas tertentu.

"Persaudaraan antarumat beragama di Indonesia sebagai Negara yang ber-Bhineka harus ditumbuhkembangkan dengan mengandalkan azas solidaritas dan kekeluargaan yang merupakan nilai etis sangat berharga dari ideologi Pancasila kita," kata Tjahjo Kumolo.

Ia juga mengingatkan, Indonesia bukan Negara agama, atau milik sebuah keyakinan tertentu.

"Makanya, Pemerintah harus tegas untuk melindungi semua warganya tanpa pandang bulu. Beri rasa nyaman kepada siapa saja untuk melaksanakan kegiatan ibadahnya sesuai agama dan keyakinannya," tegasnya.

Negara Lindungi Rakyat

Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Theo L Sambuaga mengatakan, pihaknya meminta Pemerintah RI membuktikan diri mampu menegakkan otoritasnya melindungi rakyat dari ancaman ketidakadilan serta perlakuan kekerasan.

"Jangan sampai otoritas Negara ini diambil oleh kelompok-kelompok masyarakat, apalagi dengan memanipulasi diri mengatasnamakan agama, lalu ancam-mengancam serta menggunakan kekerasan kepada sesama warga negara," tegasnya kepada ANTARA.

Karena itu, Theo Sambuaga atasnama Partai Golkar menyatakan mendukung instruksi Presiden yang dikeluarkan baru-baru ini untuk melindungi warga negara dalam melaksanakan ibadahnya, mencegah terjadinya kekerasan terutama kepada warga yang tengah melakukan ibadah.

"Itu harus betul-betul dilaksanakan oleh aparat keamanan," tandasnya menanggapi kebaktian bersama Minggu (15/8) siang hingga sore yang dihadiri tokoh lintas agama di depan Istana Negara (Kompleks Monas).

Ibadah bersama itu, menurutnya, merupakan ekspresi dari rasa ketidakadilan yang mereka terima.

"Dan itu ternyata mendapat dukungan dari berbagai tokoh lintas agama lainnya yang non-Kristen," ungkap mantan Ketua Komisi I DPR RI ini yang juga memantau langsung aktivitas kebaktian tersebut.

Kehadiran para tokoh lintas agama, menurutnya, menunjukkan solidaritas kepada ketidakadilan yang dirasakan sesama warga negara.

"Sebab semua yang merasakan ketidakadilan pasti akan mendapat perasaan empati dari tokoh-tokoh masyarakat," tandasnya.

Stefanus Asat Gusma dari Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mengemukakan, kegiatan ibadah di depan Istana Negara itu sebagai ekspresi menuntut tanggung jawab Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam urusan kebebasan beribadah.

"Sekaligus meminta Pemerintah mengusut tuntas semua aksi kekerasan berkedok agama," ujarnya kepada Antara sehubungan dengan Aksi Damai Forum Solidaritas Kebebasan Beragama.

Buktikan Otoritas Negara

Theo Sambuaga menyatakan, munculnya aksi-aksi seperti ini, menuntut saatnya kini Negara harus membuktikan otoritasnya sesuai konstitusi.

"Dalam hal ini, Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas kepada pelaku kekerasan yang dilakukan sekelompok orang memakai nama agama, padahal itu bukan tindakan orang-orang yang beragama," ujarnya.

Dia meyakini, perbuatan itu dilakukan mereka yang hanya memanipulasi agama tertentu untuk kepentingan kegagahan kelompoknya.

Theo Sambuaga menilai, apa yang terjadi di Bekasi yakni pemukulan oleh kelompok ormas tertentu kepada jemaat HKBP dan pelarangan beribadah saat sedang berlangsung kebaktian, tidak bisa dibiarkan begitu saja.

"Karena itu, sekali lagi, kami ingatkan Pemerintah harus tegas, sebab tindakan kekerasan kepada siapa pun melanggar hukum dan melanggar hak azasi manusia (HAM)," tandasnya.

Apalagi, menurutnya, tindakan kekerasan kepada umat yang sedang menjalankan ibadahnya benar-benar sebuah perbuatan tidak beradab.

"Pemerintah dan Negara wajib menegakkan keadilan, dengan melindungi warga negaranya dari tindakan-tindakan kekerasan, ketidakadilan yang dilakukan siapa pun juga. Itu amanat konstitusi," tegasnya lagi.

Sebab, demikian Theo Sambuaga, Negara menjamin kebebasan warga negaranya untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan keyakinannya.

"Oleh karena itu, untuk ini, menurutnya, Pemerintah jangan ragu-ragu, ambil tindakan tegas, sebab perbuatan tersebut sudah melanggar hukum dan HAM. Ini penting, supaya tidak menjadi preseden yang berlarut-larut dan menjadi contoh dan diikuti oleh kelompok lainnya," katanya mengingatkan.

Golkar Desak Dialog

Atasnama Partai Golkar, Theo Sambuaga mendesak Pemerintah segera menggelar dialog dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat lintas agama, juga menghadirkan warga di sekitar lokasi tempat peribadatan HKBP.

"Kepada saudara-saudara yang menjalankan ibadah, khususnya HKBP, kami menyatakan rasa simpati mendalam dengan kejadian ini. Padahal sebenarnya saudara-saudara kita itu sudah dapat izin untuk membangun tempat peribadatan namun kemudian dicabut, entah karena alasan apa," ujarnya.

Karena itu, menurutnya, sekarang Pemerintah RI, juga Pemerintah Bekasi harus beri solusi, jangan menggantung masalah ini seenaknya saja.

"Harus jelas di mana mereka (jemaat HKBP) harus beribadah. Pemerintah lokal Bekasi harus mengambil langkah-langkah untuk memberikan kesempatan membangun rumah ibadahnya. Ini negara milik bersama, bukan cuma satu kelompok. Semua harus dapat hak sama menjalankan ibadahnya," tandasnya.

Theo Sambuaga mengingatkan seluruh aparat keamanan dan pemerintah di bawah agar menjalankan Instruksi Presiden yang baru-baru ini dikeluarkan.

"Instruksi ini dengan tegas untuk melindungi warga negara dalam melaksanakan ibadahnya, mencegah terjadi kekerasan, dan itu harus betul-betul dilaksanakan oleh aparat keamanan serta pemerintah di Bekasi," tandasnya.

Kedua, menurutnya, buktikan Negara punya otoritas, dan memang Negara satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, melindungi rakyatnya secara berkeadilan.

"Jangan sampai otoritas Negara ini diambil oleh kelompok-kelompok masyarakat dengan ancaman dan penggunaan kekerasan," tegas Theo Sambuaga.