Home >Ministries >Figures

Andreas Yewangoe: Pemerintah Kurang Menghargai Kebebasan Beragama

Andreas Yewangoe, Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), secara mendalam menanggapi kasus penyerangan sebuah gereja di Kota Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini, yang disebutnya sebagai contoh ketidaktegasan aparat pemerintah setempat.

Dalam wawancara dengan BBC Indonesia, Pdt Andreas Yewangoe mengatakan hatinya selalu terusik setiap terjadi pelanggaran hak kebebasan beribadah yang menimpa umat beragama. Namun yang paling dia sesalkan adalah sikap pemerintah tidak tegas dalam menindak para pelakunya.

"Ketika ada benturan (antar umat agama yang berbeda) itu disikapi dengan tindakan yang kurang tegas, maka sebenarnya secara tidak langsung, pemerintah agak tidak menghargai kebebasan itu," tegasnya.

Menurut pendeta yang lama berkecimpung dalam kegiatan dialog antar umat beragama ini, seharusnya aparat pemerintah setempat dapat mencarikan jalan keluar apabila muncul kasus menyangkut hak kebebasan menjalankan ibadah ini.

"Bukan hanya untuk umat Kristen, tetapi di tempat lain kalau ada umat Islam atau Hindu, Buddha mengalami kesulitan. Mereka harus memfasilitasi dan mencarikan jalan keluar kalau ada masalah," kata peraih gelar Doktor di bidang teologi di Universitas Vrije, Amsterdam, tahun 1987 ini.

Andreas yang dilahirkan di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur ini, khawatir jika persoalan seperti ini dibiarkan akan berdampak kepada kewibawaan negara. "Apabila penyerangan gereja ini terus terjadi, bukan tidak mungkin kewibawaan negara akan tergerus oleh kelompok-kelompok ini," paparnya.

Dalam perkembangan terbaru, PGI telah melaporkan masalah penyerangan gereja ini kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setelah merasa laporan kasus-kasus sebelumnya tidak ditanggapi secara serius oleh aparat di bawahnya.

Meski kelompok yang menyerang gereja di Kota Bekasi disebut-sebut menggunakan atribut Islam, Andreas menolak anggapan jika kasus itu pertentangan Islam-Kristen.

"Kami tidak mau yang terjadi ini seakan-akan pertentangan antara Kristen dan non-Kristen," tegasnya. Menurut penalarannya, hubungan antar umat Islam dan Kristen selama ini hampir tidak ada masalah.

"Yang kemudian yang menjadi persoalan, adalah ketika aspek-aspek lain masuk, misalnya aspek politik atau ekonomi," ungkap bapak dua anak yang mengaku punya keluarga yang beragama Islam. Sebagai gantinya, dia menyebut para pelaku hak kebebasan beragama itu sebagai "orang yang kurang menghormati konstitusi" atau "tidak menghormati konstitusi."

Sebagai pemimpin tertinggi organisasi PGI, yang menghimpun sekitar 80 persen umat Kristen di seluruh Indonesia, Andreas mengaku telah menjalin komunikasi dengan pimpinan ormas agama lain.

"Tak hanya sebatas dialog, tetapi juga relasi-relasi pribadi yang cukup intim dengan pemimpin Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya," ungkapnya.

Dia kemudian mencontohkan, kebiasaan saling mengirim pesan pendek melalui telepon seluler dengan Dien Syamsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Jalinan ini menurutnya penting, untuk menghilangkan rasa curiga yang selalu muncul dalam perjalanan hubungan antar umat agama yang berbeda.

Juga komunikasi seperti ini sangat bermanfaat ketika dihadapkan kasus-kasus yang berlatar masalah agama. Tetapi Andreas yang lulusan Sekolah Tinggi Teologia Jakarta ini mengaku hubungan akrab di tingkat pemuka agama itu, kurang berimbas sampai di kalangan umat kebanyakan.

Menjawab pertanyaan tentang bagaimana menghilangkan kecurigaan yang masih melekat dalam pergaulan antar umat Islam-Kristen, mantan Rektor Sekolah Tinggi Theologia di Kupang, NTT ini mengakui "saling curiga itu bukanlah persoalan baru dalam hubungan antar umat beragama".

Dia kemudian memberikan contoh perihal keinginan umat Kristen membangun gereja, yang menimbulkan kecurigaan di kalangan umat Islam.

"Misalnya saja, saudara Muslim melihat pembangunan gereja antara lain disebut sebagai 'strategi Kristenisasi', yang dalam pengertian yang kasar, itu mengajak orang lain untuk masuk Kristen," ungkapnya terus-terang.

Menurutnya, pola seperti ini merupakan sisa-sisa dari pemikiran lampau yang dipraktekkan oleh penguasa kolonial Belanda.

"Tetapi jangan lupa bahwa di kalangan gereja-gereja Kristen pun, pemahaman itu makin lama makin berubah. Yang disebut pemberitaan Injil, memberitakan mengenai pembebasan dari penderitaan dan keterbelakangan yang dilakukan Allah kepada manusia," katanya.

Namun Andreas mengaku, "Di kelompok Kristen tertentu, masih ada pandangan lama itu. Tentu saja, bisa dipahami (apabila) saudara Muslim kemudian berkata 'loh kok umat kami' dibawa ke sana."

Kendatipun demikian, menurutnya, merupakan hak asasi setiap manusia untuk menganut agama sesuai dengan yang diyakininya. "Sehingga, andaikata, kalau ada yang mau beralih agama, itu harus diizinkan," tandasnya.

Namun, Andreas segera menambahkan, "Pemberitaannya harus mengenal sopan santun, etika, moral, dan jangan secara serampangan dilakukan, dan tentu saja harus juga memperhatikan rasa dari saudara-saudara (umat agama) lain."

Sebaliknya, ungkapnya, kecurigaan terhadap agama lain juga masih ditunjukkan sebagian umat Kristen. Dia mencontohkan adanya rasa curiga terhadap motif pemberlakuan peraturan di daerah tertentu yang disebutnya berbau "syariah".

"Mau dibawa kemana negara ini? Ini kan negara Pancasila, kenapa, misalnya Perda di daerah itu berbau syariah?" katanya, menirukan suara-suara yang berkembang di komunitas Kristen. Karena itulah agar kecurigaan itu dapat semakin dikurangi, Andreas kembali menekankan betapa pentingnya dialog antar pemimpin agama.

"Supaya kita tahu persis kenapa umat Islam melakukan itu, kenapa orang Kristen melakukan itu, sehingga tidak mudah kita curiga apa yang dikerjakan mereka," paparnya.

"Jadi, dengan kata lain, kita butuhkan komunikasi yang terus-menerus," katanya lagi.

Dan ini membutuhkan waktu yang lama dan tidak bisa secara instan. "Karena bagaimanapun, saya pakai istilah beban sejarah itu cukup berat bagi Islam dan Kristen," ungkapnya.

Dalam perbincangan dengan BBC selama sekitar satu jam itu, pendeta kelahiran 31 Maret 1945 ini menyinggung pula soal kehadiran kelompok 'fundamentalis' di semua agama.

"Fundamentalisme itu ada di semua agama. Itulah kelompok yang berusaha untuk 'memurnikan' agama. Tetapi itu hal yang hampir tak mungkin, sebab agama itu selalu bersentuhan dengan realitas. Dan karena itu, kalau mau dimurnikan, apa yang mau dimurnikan. Kembali kepada yang lalu, apanya yang lalu?"

Andreas memang tidak sepakat dengan cara berpikir seperti itu. "Lebih baik," menurutnya, "subtansi agama yang membebaskan itulah yang harus diangkat, dan dinterpretasikan secara terus-menerus di dalam bersentuhan dengan kenyataan".

Lebih lanjut dia mengaku ciri-ciri yang melekat pada fundamentalisme juga menghinggapi pada sebagian umat Kristen.

"Dan karena itu kami misalnya tak terlalu nyaman kalau ada yang membuat slogan 'Indonesia harus dimenangkan untuk Kristus'. Mungkin di kalangan kami itu biasa-biasa saja, karena itu ucapan itu menyatakan iman. Tetapi kalau ucapan itu masuk ke ruangan publik, yang berbeda agama dan pemahaman, dan persepsi, lalu itu bisa menjadi persoalan. Lalu bisa muncul 'Loh orang kristen ini mau apa? Apakah mau jadi agresor. Nah ini salah paham," paparnya.

Karena itulah, pendeta Andreas mengajak umat Kristen, "janganlah memakai kalimat yang bagi orang lain tak dipahami."