Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirimkan utusan khususnya ke Pemkot Bekasi, Kamis, untuk meredakan ketegangan di Kampung Ciketing, Mustikajaya, Kota Bekasi
Pertemuan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antaragama Prof dr. Masykuri Abdilah dengan sejumlah tokoh agama dilangsungkan di Ruang Rapat Walikota Bekasi. Selain tokoh sejumlah agama, juga hadir dari instansi terkait seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Bekasi. Namun, pihak jemaat HKBP sebagai jemaat yang menggunakan tempat beribadah, tidak tampak hadir.
“Kita prihatin, dan berharap segera selesai. Kami sangat ingin, masyarakat Kota Bekasi itu bisa tenang dan damai hidup berdampingan,” kata Mochtar Mohamad, Walikota Bekasi, menurut Pos Kota.
Masalah ini mencuat ketika sekelompok jemaat melakukan ibadah di Kampung Ciketing Mustikajaya. Warga menolak dan meminta Pemkot Bekasi tegas bertindak kalau salah. Dalam kronologis yang dibagikan, disebutkan masalah muncul karena protes masyarakat atas dipakainya rumah untuk kebaktian. Rumah di Pondok Tumur Indah itu lalu disegel Pemkot Bekasi dengan alasan penyalahgunaan fungsi sebagai rumah tinggal.
Pihak HKBP sebagai jemaat yang pindah ke lokasi milik sendiri di Kampung Ciketing juga ditolak warga sekitar. Suasana panas ini menjadikan warga dan jemaat saling bersitegang setiap akhir pekan.
Pemkot yang menawarkan lokasi di bekas gedung OPP di Jl. Khairil Anwar ditolak jemaat. Begitu pun tawaran sebelumnya di gedung Liposos. Usai pertemuan, Masykuri menyebutkan upaya dan solusi Pemkot Bekasi sudah tepat dan sesuai dengan peraturan bersama.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mengutus enam anggotanya untuk bertugas mengusut kasus kekerasan fisik dan non fisik yang dialami jemaat HKBP Pondok Timur Indah, Bekasi.
Salah seorang tim yang juga anggota DPR Komisi IX, Imam Soeroso, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, mengatakan bahwa tugas tim mulai efektif sejak kemarin dan di bawah tanggung jawab Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo.
Selain dirinya, lima anggota fraksi lain yang ditugaskan dalam tim adalah Said Abdullah, Eva Kusuma Sundari. Sukur Nababan, Ian siagian, dan Zainudin Ahmadi.
Beberapa program utama tim ini di antaranya adalah melakukan peninjauan lapangan di Bekasi, mengadakan pertemuan dengan Pemda dan DPRD setempat dan pertemuan dengan pihak HKBP Bekasi. Selain itu, tim akan melakukan koordinasi dengan fraksi dan hasil dari tinjuan lapangan dilaporkan untuk ditindaklanjuti fraksi dan partai.
"Kami direkomendasikan partai untuk menetralisir situasi agar tak berkepanjangan, biar masyarakat puas. Masalah pluralisme jadi atensi PDIP biar tidak terjadi kecemburuan sosial dan kerukunan agama bisa tercapai," terangnya.
Pemerintah dinilai Franz Magnis Suseno seakan membiarkan aksi kekerasan terhadap kaum minoritas. Padahal mereka seharusnya harus dilindungi. ...