Lembaga Gerejawi & Keumatan Sumut Tidak Terima Revisi SKB

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri diminta untuk mendengar dan mengakomodasi aspirasi umat Kristen

Tuesday, Mar. 7, 2006 Posted: 10:54:20AM PST

Lembaga Gerejawi Sumatera Utara dan Lembaga Keumatan Sumatera Utara tidak dapat menerima konsep Peraturan Bersama Dua Menteri tentang Tugas Aparatur Pemerintah dalam Pembinaan Umat Beragama, Tugas dan Fungsi Forum Kerukuanan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang merupakan Revisi SKB Nomor 01/1969, bila isinya masih dipertahankan seperti konsep yang sudah diamandemen melalui wakil mereka yang sudah bicara pada pertemuan-pertemuan untuk menemukan kesepakatan akhir.

Demikian siaran pers Lembaga Gerejawi dan Lembaga Keumatan Sumut yang disampaikan kepada wartawan di Medan, Senin (6/3), Harian Analisa memberitakan.

Lembaga Gerejawi dan Lembaga Keumatan yang menandatangani siaran pers itu masing-masing:

-Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Wilayah Sumut ditandatangani Sekum Pdt Dr Langsung Sitorus MTh
-Persatuan Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Sumut-NAD ditandatangani Ketua Umum Pdt Paul Wakkary
-Persekutuan Injili Indonesia (PII) Sumut-NAD ditandatangani Ketua Umum Pdt Dr Elim Simamora
-BPD Gabungan Gereja Baptis Indonesia (GGBI) ditandatangani Ketua Pdt DL Simatupang
-Gereja Anglikan Indonesia ditandatangani Gembala Sidang Pdt Moses Alegesan
-Gereja Orthodoks Indonesia ditandatangi Pimpinan Pater CP Manalu MTh
-PWKI Sumut ditandatangani Ketua Ny GS Panggabean Br Pardede
-Persatuan Intelektual Kristen Indonesia (PIKI) Sumut ditandatangani Ketua Nelson Parapat SH
-GAMKI Sumut ditandatangani Ketua Ir Ronald Naibaho
-FKK Sumut ditandatangi Ketua Ir B Rickson Simarmata
-MSEE dan DPD WKRI Sumut ditandatangani Ketua Sinta Mauly A Tamba

Lebih lanjut dalam siaran pers yang dibacakan JA Ferdinandus itu, mereka minta kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri untuk tidak memaksa memperlakukan/menerbitkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang merupakan revisi dari SKB Menteri Agama-Menteri Dalam negeri Nomot 01/1969 tersebut.

MENDENGAR

Kemudian Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri diminta untuk mendengar dan mengakomodasi aspirasi umat Kristen sebagaimana telah disampaikan melalui surat PGI Jakarta Nomor 097/PGI-14-2006 tertanggal 20 Februari dan surat PII Jakarta Nomor 247/PP.PII/02/06/2006.

Terakhir mereka minta kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri agar dalam proses revisi SKB itu tetap mengacu kepada dasar Negara Republik Indonesia dan UUD 1945 khususnya pasal 29 ayat (2) yang isinya antara lain berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Terakhir JA Ferdinandus mengatakan, secara resmi mereka telah menyampaikan surat kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Presiden, Ketua DPR, Ketua MPR, Menko Polkam, Menko Kesra, Menteri Hukum dan HAM, Kapolri dan Dirjen Bimas Kristen Depag.