Kesadaran Politis Rakyat Pekerja

Melalui segala taktik dan strateginya, kapitalisme mampu tumbuh subur dalam sistem yang biasa disebut negara. Negara dalam konsep dialektiknya Hegel mengatakan bahwa negara adalah ungkapan roh obyektif dimana roh obyektif tersebut merupakan cerminan dari kehendak pikiran dan hasrat masing-masing individu (roh subyektif). Dengan demikian negara merupakan institusi yang paling paham atas kehendak para individu; rakyat tak mengetahui kehendaknya, yang mengetahui adalah negara, karena ia secara objektif mengungkapkan apa yang bagi rakyat hanya ada secara “subyektif” (Magnis Suseno, 1992).

Sebuah retorika yang sangat indah ketika gambaran sebuah sistem dicita-citakan untuk kepentingan luhur. Namun hal itu akan terwujud jika tinjauan historis pembentukan negara didasarkan dengan meniadakan segala bentuk kepentingan manusia untuk mendominasi manusia yang lain dan biasa kita kenal dengan aktivitas politik, tentulah negara baru bisa disebut merupakan roh objektif. Walaupun hari ini konteks tersebut memang tidak terjadi, sehingga menjadikan negara merupakan suatu alat untuk mengakuisisi kepentingan suatu kelompok. Sehingga akan memunculkan kelompok lain yang termarginalkan dan tertindas. Kontradiksi historis yang terjadi hampir tidak ada negara yang mampu memberikan jaminan kesejahteraan dan keadilan. Ideologi apapun yang dipakai oleh negara semodern atau sebesar apapun hampir tidak ada yang bisa melepaskan diri dari dosa penindasan. Entah apa yang terjadi?. Hari ini realitasnya kita sudah terjebak pada bangunan sistematis yang dinamakan negara.

Melihat bangunan sistematis hari ini, negara kita sendiri seakan menggambarkan realitas sosial bahwa telah terjadi dominasi, mendominasi dan terdominasi. Dominasi dan mendominasi atau lebih tepatnya adalah hegemoni hari ini dilakukan oleh kaum pemodal yang memanfaatkan dan mendomplengi negara. Sudah jelas yang terdominasi adalah kelas proletar atau yang biasa disebut sebagai kaum pekerja. Kaum pemodal yang akrab disapa sebagai kelas borjuis dengan segala kelihaiannya untuk mengelola uang yang dikatakan pada peradaban modern adalah merupakan simbol dan kunci untuk mencapai kesejahteraan, menghegemoni dan mampu menciptakan sebuah tatanan rekayasa sosial baik dalam sisi budaya, politik dan hukum sampai memasuki ranah religi, hingga mampu membiaskan konteks tentang pemaknaan manusia itu sendiri.

Negara yang seharusnya menjadi pelindung bagi masyarakat, kini dijadikan oleh rezim yang hari ini memimpin sebagai alat untuk mengkontrol masyarakat, agar tetap tunduk, diam dan mengikuti permainan rezim untuk mempertahankan, melindungi dan menyelamatkan kaum kapitalis. Jika ditinjau dari peran negara yang teramanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, berarti negara tidak mampu untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal ini mungkin disebabkan karena ketidakpercayadirian dari negara untuk mengelola sumber daya alam dan kekayaannya yang ada di Republik Indonesia.

Penindasan, pemarjinalan hingga hari ini akan tetap dan terus terjadi. Dan yang akan menjadi korban adalah rakyat yang tidak mempunyai perspektif politik negara apapun kecuali hanya ingin tetap untuk bertahan hidup. Maka penyelamatan dari golongan tersebut harus segera dilakukan. Karena hal tersebut merupakan kunci menciptakan peradaban yang lebih humanis.

Persatuan dan pembangunan watak kelas sosial

Dalam perkembangan kapitalisme modern hari ini, strategi yang dilakukan adalah pemecahan kelas sosial. Sehingga ketika terjadi perpecahan, otomatis solidaritas dan persatuan di antara satu kelompok kelas sosial menjadi hilang. Strategi inilah yang sangat mujarab untuk menanamkan dan memuluskan rekayasa sosial masyarakat untuk mendukung dan menjalankan arus kepentingan kaum kapitalis. Negara hanya dijadikan sebagai penghasil regulasi untuk didoktrinisasikan sebagai tata aturan main dalam menjalankan kehidupan. Hal tersebut semakin memperlengakap strategi pemecahan kelas sosial, dengan dalih jika tidak dijalankan maka otomatis eksistensi negara menjadi hilang. Sehingga banyak muncul jargon-jargon yang dilakukan oleh elit birokrasi, “Jika cinta terhadap tanah air maka jalankan, ikuti prosedural yang dipakai oleh negara, demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.”

Dalam dialektikanya Marx berpandangan bahwa negara tidak mengabdi kepada kepentingan masyarakat, melainkan hanya melayani kepentingan kelas-kelas sosial tertentu saja, menjadi suatu alat bagi klas dominan untuk mempertahankan kedudukan mereka (Magnis Suseno, 1991). Masih menurut filsuf ini bahwa perkembangan masyarakat ditentukan oleh bidang produksi. Dengan demikian bidang ekonomi merupakan basic-structure, sedangkan dua dimensi kehidupan masyarakat lainya, institusi-institusi sosial, terutama negara dan bentuk-bentuk kesadaran sosial merupakan bangunan atas (super-structure). Sehingga hal tersebut mengelompokan kelas menjadi dua pondasi awal yaitu kelas borjuis atau pemodal dan kelas proletar atau pekerja.

Dari dua kelompok inilah tataran sistemik negara akan terbangun. Tergantung siapa yang paling kuat yang akan berkuasa dan menentukan sistem. Jika ditarik kontradiksinya, hegemoni borjuasi memang begitu kuat. Sebab mereka punya segala-galanya untuk mencapai tujuan mereka. Hal tersebut terjadi karena tidak ada kontrol dari kelas pekerja. Sebab kelas pekerja terjebak logika yang dipakai kaum borjuis. Kontradiksi di negara kita adalah bahwa tidak adanya persatuan di antara kelas pekerja. Bahkan banyak aktor sosial dari kelas pekerja justru menjadi penghisap bagi kelompoknya sendiri. Hal itu disebabkan karena kelompok borjuis akan senantiasa menginginkan terjadinya pergolakan horisontal. Sehingga tidak terjadi progresivitas pola pikir baik berpolitik dan analisis sosial terhadap lingkungan. Hal ini diperparah kelas pekerja di negara kita sulit mengakses pendidikan. Adapun pendidikan yang diterima adalah pendidikan yang sudah direkayasa oleh kaum borjuasi. Saat ini, langkah yang bisa dilakukan adalah membangunkan kembali kesadaran kelas. Sebab dengan persatuan kelas pekerja akan memberikan sebuah perlawanan untuk menciptakan keseimbangan agar sistem yang dibuat lebih bersifat humanis.

Berpolitik bagi rakyat pekerja

Politik adalah kunci yang harus dipahami dan dilakukan oleh kelas pekerja. Sebab jika kita berkaca pada bangunan yang dinamakan negara, unsur politik tidak akan pernah bisa dilepaskan di dalamnya. Sebab tata aturan main dalam kehidupan bernegara dibuat berdasarkan unsur tersebut. Siapa melayani siapa? Itulah pertanyaan yang harus segera dipecahkan. Negara adalah organ kekuasaan kelas, organ penindasan dari satu kelas terhadap kelas yang lain, ia adalah ciptaan "tata-tertib" yang melegalkan dan mengekalkan penindasan dengan memoderasikan bentrokan antar kelas. Menurut pendapat politikus-politikus borjuis, tata-tertib adalah justru pendamaian kelas-kelas dan bukan penindasan atas kelas yang satu oleh kelas yang lain. Meredakan konflik berarti mendamaikan dan bukan merampas sarana dan metode-metode perjuangan tertentu dari kelas tertindas untuk menggulingkan kaum penindas. Kontradiksi riil adalah pembanyolan tentang pembuatan tata-tertib atau yang biasa disebut dengan undang-undang. Mayoritas undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tidak ada yang berpihak kepada rakyat. Justru undang-undang tersebut dibuat untuk menutupi kelemahan pemerintah dalam mensejahterakan kelompok masyarakat. Yang diakomodir dalam undang-undang tersebut hanyalah sekelompok pemilik modal yang berperan atau memliki hubungan kekerabatan dengan pemerintah.

Oleh: Ayub Dwi Anggoro

* Penulis adalah anggota Serikat Berdaya Mahasiswa-Unpas Bandung, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Bandung.

www.prakarsa-rakyat.org