Home >Africa >Africa

Penarikan Pasukan Perdamaian dari Darfur Dapat Sebabkan Krisis Kemanusiaan Terparah di Dunia

KHARTOUM, Sudan (AP) - Uni Afrika (UA) mengatakan Selasa bahwa pasukannya akan angkat kaki dari Darfur akhir bulan ini kecuali Sudan mau mengakhiri penolakannya terhadap penempatan pasukan perdamaian PBB, dan Sekjen PBB Kofi Annan memperingati Khartoum mereka akan bertanggung-jawab penuh terhadap kematian warga sipil yang tidak akan terhindari jika mereka menolak bantuan pihak luar.

Sudan pada Senin lalu memberikan UA ultimatum satu minggu untuk mau menerima kesepakatan yang akan memblok 20.000 pasukan PBB atau angkat kaki dari wilayah itu, suatu langkah yang nampaknya akan memperparah bencana kemanusiaan terburuk di dunia ini.

Pasukan UA, yang kekurangan dana dan tidak mempunyai staf yang layak, berjuang keras agar dapat menjaga stabilitas di tengah-tengah kekerasan berdarah. Mandatnya akan berakhir 30 September dan PBB ingin menaruh pasukan yang lebih besar lagi dengan mandat yang lebih kuat untuk menghentikan pertikaian di daerah terpencil itu.

Pada 28 Agustus, Khartoum meluncurkan kekuatan baru di Darfur, dilaporkan melibatkan ribuan prajurit dan militia yang didukung pesawat-pesawat pembom dan dipercaya sebagai salah satu pasukan utama di wilayah itu.

Pada sebuah pertemuan darurat Senin lalu di ibukota Ethiopia Addis Ababa, para diplomat Afrika setuju kalau pasukan perdamaian UA harus tinggal beberapa bulan lagi jika Khartoum menyetujui transisi dengan pasukan yang dipimpin PBB, kata juru bicara Nouredinne Mezni.

"Kami sudah siap meninjau mandat jika Sudan dan PBB menyetujui transisi kepada pasukan perdamaian PBB," katanya seraya menjelaskan bahwa pasukan UA dapat tinggal sampai Januari mendatang untuk memberikan waktu kepada PBB mengatur pasukan pengganti.

Para menteri luar negeri Afrika akan bertemu di New York pada 18 September ditengah-tengah Sidang Umum PBB untuk mendiskusikan krisis ini, kata Mezni.

Penggantian 7.000 pasukan perdamaian UA di Darfur akan menaikkan prospek kekerasan di wilayah itu, dimana 200.000 orang telah tewas dan 2,5 juta mengungsi sejak 2003. Lima juta orang masih tinggal di sana.

Annan mengkritik seruan Sudan agar pasukan perdamaian UA angkat kaki dan mengekspresikan keprihatinan akan penolakan Khartoum untuk menerima pasukan PBB. Ia memperingatkan Sudan tidak akan mampu menyelesaikan bencana kemanusiaan di Darfur.

"Saya tahu bahwa kemarin sebuah keputusan penting telah diambil pemerintah Sudan, yang tidak saya anggap positif," kata Annan, berbicara di kota pelabuhan Alexandria setelah bertemu dengan Presiden Mesir Hosni Mubarak.

"Komunitas internasional telah memberikan makan kepada warga di kamp-kamp dan jika kami harus pergi karena kurangnya keamanan, kurangnya akses kepada orang-orang itu maka apa yang akan terjadi? Pemerintah harus mengambil tanggung jawab dan jika itu tidak berhasil, akan ada banyak pertanyaan yang harus dijawab di hadapan dunia," katanya.

"Saya selalu berkata bahwa pasukan internasional akan pergi kesana menolong orang-orang Sudan, untuk membantu pemerintah melindungi warga. Kami tidak datang untuk menginvasi," kata Annan.

Minggu lalu Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang akan menaruh pasukan UA dibawah kekuasaan PBB. Sudan langsung saja menolak resolusi tersebut.

Pada hari Senin, Sudan melangkah lebih jauh. Menlu Ali Ahmed Kerti mengatakan pasukan UA dapat saja tetap tinggal asal mereka mau menerima pendanaan dari Liga Arab dan pemerintah Sudan. Ia memberikan waktu satu minggu bagi Uni Afrika untuk menjawab tawarannya atau kalau tidak mau silahkan bawa pasukan mereka keluar dari negeri itu, bunyi pernyataan pemerintah.

Pasukan UA tidak akan independen jika pendanaannya datang dari Sudan dan sekutu Sudan di dunia Arab.

Banyak pengamat percaya Sudan menolak penempatan PBB karena takut mereka akan memburu pihak berwenang dan sekutu-sekutu pemerintah yang dicurigai terlibat dalam kejahatan perang dalam pembantaian melawan etnik Afrika di Darfur.

Pada saat yang sama, AS dan Eropa juga meningkatkan permintaan agar Sudan membiarkan pasukan PBB, yang saat ini harus diatur ulang karena badan dunia itu masih menaruh pasukan perdamaian bersama untuk Lebanon. Swedia dan Norwegia mengatakan hari Senin mereka siap untuk berkontribusi untuk pasukan ke Darfur.

Jubir Uni Eropa Amadeu Altafaj Tardio memperingatkan konsekuensi buram jika Uni Afrika dipaksa angkat kaki sebelum pasukan PBB mengambil alih.

"Akan ada skenario yang sangat sulit," kata Altafaj Tardio dalam wawancara telepon. "Kami butuh pasukan yang lebih kuat di lapangan untuk memastikan keamanan. Sangat penting bisa mencapai kesepakatan dengan pemerintah Sudan sebelum batas waktu itu."

Konflik Darfur dimulai tahun 2003 ketika suku-suku etnik Afrika memberontak terhadap pemerintahan Khartoum yang dipimpin etnik Arab. Pemerintah dituduh melepaskan pasukan yang disebut janjaweed yang disalahkan telah menyebabkan kekerasan berdarah yang meluas.

Amerika Serikat menggambarkan pemerkosaan, pembunuhan dan serangan lain sebagai pemusnahan massal, sebuah tuduhan yang disangkal Khartoum.

Meskipun ada perjanjian damai yang ditandatangani pemerintah dan satu dari tiga kelompok etnik yang memperontak, petugas PBB dan pekerja bantuan mengatakan krisis hanya semakin dalam di beberapa bulan terakhir ini, dengan adanya kekerasan di level yang baru.

PBB telah memperingatkan akan ada ribuan kematian lagi jika operasi bantuan runtuh. Dua belas pekerja bantuan telah dibunuh di Darfur tahun ini.

Tapi Presiden Sudan Omar al-Bashir telah menolak kehadiran PBB dengan alasan berusaha memaksakan kontrol kolonial Barat terhadap negerinya, malah menawarkan 10.000 pasukan pemerintah untuk dikirimkan ke Darfur.

Pemimpin Al-Qaida Osama bin Laden — yang bermarkas di Sudan sampai pemerintah al-Bashir memaksa dia keluar pada akhir tahun 90-an - juga menyerukan kelompok militan Islam agar bertempur jika ada pasukan PBB yang ditempatkan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2006 The Associated Press. All rights reserved. The information contained in the AP News report may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without the prior written authority of The Associated Press.