Hot Topics » Pakistan Swat valley Sri Lanka conflict Abortion Barack Obama India Lausanne Movement

Presiden: Perbedaan Ajaran Ideologi Agama Tak Mungkin Terjembatani


Posted: Nov. 17, 2005 16:06:51 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan, antara satu agama dengan agama lainnya memiliki perbedaan ajaran ideologi yang tak mungkin terjembatani dalam konteks yang sifatnya mendasar.

Di sisi lain umat beragama tidak bersikap fanatik sempit. Sikap beragama seperti itu hanya akan mengganggu kerukunan beragama dan bahkan bisa menggoyahkan keharmonisan bangsa.

Menurut Presiden, tidak terpuji jika seseorang mengukur iman orang lain sesuai iman yang dianutnya atau mengukur imannya sesuai iman yang dianut orang lain.

"Perbedaan itu antara lain menyangkut ajaran tentang Ketuhanan dan ritual keagamaan, namun perbedaan itu, semua agama bertemu dalam satu titik yang sama yaitu kemanusiaan," kata kepala negara dalam sambutan tertulis yang dibacakan Menteri Agama H.Maftuh Basyuni, di Nusa Dua, Bali, Selasa malam, Antara memberitakan.

Pada acara pembukaan Persidangan Sinode XVIII Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) yang melibatkan lebih dari 1.000 peserta utusan GPIB dari 24 propinsi di Indonesia, Presiden SBY menekankan, ajaran agama berpangkal pada konteks perdamaian.

Upaya mewujudkan perdamaian, tidak hanya pada sesama umat manusia, namun juga seluruh makluk ciptaan Tuhan. Semua agama tidak mengajarkan kebencian maupun permusuhan dengan umat yang berbeda agama.

"Kita berkeyakinan andaikatapun terjadi konflik sosial, itu tidak berkaitan dengan doktrin agama tertentu, namun akibat dari adanya proses interaksi," ujar Kepala Negara.

Untuk itu sudah saatnya seluruh umat beragama membangun rasa kepedulian, mensejahteraan umat manusia, sekaligus membentuk solidaritas mulai dari perseorangan, kelompok hingga rasa persatuan bangsa dan negara Indonesia.

"Jika kondisi tersebut dapat diwujudkan dengan baik, tidak sulit mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sekaligus mewujudkan kesadaran akan toleransi kehidupan antar umat beragama," harap Presiden SBY.

Dalam pidatonya Presiden SBY yang dibacakan menteri agama dihadapan peserta yang datang dari 24 propinsi di Indonesia itu menekankan, perbuatan yang tidak terpuji adalah jika ada usaha untuk saling mempengaruhi atau tarik menarik seseorang untuk dipindahkan dari keyakinan agama tertentu.

Menganut agama yang bukan lahir dari keputusan internal, tetapi atas desakan perbuatan ekternal tidak dibenarkan. Keputusan seorang dalam menganut agama sama sekali tidak tergantung dari kepentingan institusi agama.

Namun yang lebih penting, sejauh mana seseorang dapat menghayati ajaran agama, untuk selanjutkan diaktualisasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Selama ratusan tahun semua umat beragama hidup berdampingan, harmonis satu sama lain, sehingga dikenal sebagai bangsa yang rukun dan toleran, namun belakangan saling menaruh curiga satu sama lainnya.

Oleh sebab itu saling curiga dan saling mencurigai satu sama lain harus dapat dihilangkan, dan kembali membangun rasa persaudaraan yang akrab antar sesama umat beragama.

Peradaban dari berbagai agama yang hidup rukun selama ratusan tahun menjadi kekuatan nasionalisme Indonesia, sekaligus digambarkan sebagai wahana perdamaian, bahan perbandingan bagi negara yang ingin belajar mengambil dari kerukunan tersebut.

Namun dalam beberapa tahun belakangan, lanjut Presiden, kondisi tersebut berubah akibat gesekan sosial yang terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Sebagai bangsa yang besar, masyarakat memiliki kearifan dan kiat-kiat menghadapi riak-riak pada masa lalu yang muncuk keepermukaan sebagai gesekan sosial, agar tidak berkembang menjadi kondisi yang tidak terkendali, harap Presiden SBY.

Persidangan yang mengangkat tema "Yesus Kristus adalah sumber perdamaian" membahas tujuh agenda antar lain membahas masa depan GPIB yang kemudian ditetapkan dalam pembangunan jangka panjang 20 tahun periode 2006-2026.

Program jangka panjang tersebut merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang dirumus di Kuta, Bali tahun 1986 yang berlaku selama 20 tahun yang berakhir 2006.

Agenda lainnya yang tidak kalah penting adalah pemilihan anggota majelis Sinode GPIB dan pemilihan BPPG GPIB periode 2005-2010.

Next Story : Terdakwa Penista Agama di Bekasi Diganjar Setahun Penjara

More news in society

Antisipasi Kerusuhan, Tokoh Agama & Pejabat Poso Bertemu

Para pejabat penting di wilayah bekas konflik Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Minggu (5/9), menggelar rapat mendadak menyusul isu kerusuhan Poso menjelang Lebaran ini. ...

Terpopuler

Headlines Hari ini