Home >Africa >Africa

Deklarasi ASEAN Desak Myanmar Percepat Tahap Demokrasi

ASEAN mendesak Myanmar mempercepat reformasi demokrasi dan membebaskan para tahanan politiknya. Tahanan politik yang dimaksud adalah tokoh prodemokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi. Hal ini menjadi salah satu topik utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke 11 di yang dibuka Senin, 12 Desember 1005 diKuala Lumpur, Malaysia.

Pernyataan keras ini merefleksikan rasa frustasi ASEAN atas lambatnya pelaksanaan demokrasi di Myanmar. Padahal, selama ini ASEAN selalu bersikap lembut dan tak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing anggotanya

Terkait dengan desakan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia sebagai Ketua Standing Committee ASEAN telah mendapat undangan untuk berkunjung ke Myanmar dan melihat langsung proses demokratisasi di negara itu.

Desakan agar pemerintah-pemerintah ASEAN bersuara lebih tegas terhadap Myanmar sebelumnya juga disampaikan masyarakat sipil ASEAN dan kalangan parlemen ASEAN dalam pertemuan dengan para pemimpin ASEAN, kemarin.

"Kita meminta pemerintahan ASEAN menagih janji Myanmar untuk mewujudkan janjinya melaksanakan road map to democracy. Untuk menunjukkan bahwa dia serius menjalankan road map itu, para pemimpin ASEAN harus dapat meyakinkan Myanmar untuk membebaskan Aung San Suu Kyi. Sekarang dia harus membuktikan bahwa dia melaksanakan demokratisasi," ungkap Theo Sambuaga, Ketua Komisi I DPR RI.

Masalah Myanmar secara resmi juga masuk dalam chairman statement KTT ASEAN Ke-11. Dalam pernyataan itu disebutkan, "Kami mencatat meningkatnya perhatian masyarakat internasional atas perkembangan di Myanmar. Dalam konteks ini, kami mencatat penjelasan yang disampaikan Myanmar mengenai perkembangan terakhir pelaksanaan road map to democracy. Kami mendorong Myanmar untuk mempercepat proses itu dan menyambut baik undangan Myanmar kepada Menteri Luar Negeri Malaysia dalam kapasitasnya sebagai Ketua ASEAN Standing Committee untuk mengunjungi Myanmar, untuk melihat langsung perkembangan itu. Kami juga menyerukan pembebasan mereka yang kini ditahan."

Menurut Menlu Thailand Kantathi Suphamongkhon, Menlu Myanmar menyambut baik rencana para menteri ASEAN berkunjung ke negaranya. Namun, Suphamongkhon tidak menyebutkan dapat tidaknya para menteri ASEAN menemui Suu Kyi.

Sementara itu, Menlu Malaysia Syed Hamid Albar menyampaikan masalah Myanmar dibahas para pemimpin ASEAN dalam suasana yang akrab, terbuka, dan penuh persahabatan. "Para pemimpin dengan sangat jelas menyampaikan, harus ada suatu gerakan, bukan hanya pernyataan, tetapi gerakan," paparnya.

Dia menambahkan, kunjungannya ke Myanmar dan desakan ASEAN itu bukanlah bentuk intervensi ASEAN atas persoalan di dalam negeri Myanmar.

"Tetapi kita ingin melihat Myanmar on track, bersama dengan negara- negara ASEAN lainnya," ungkapnya sambil menambahkan bahwa ASEAN tidak pernah mempertimbangkan untuk menunda, mengisolasi, atau mencabut keanggotaan Myanmar, dan tetap pada pendiriannya untuk merangkul Myanmar karena mempertimbangkan masa depan rakyat Myanmar sendiri.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) XI di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (12/12), diakhiri dengan penandatanganan deklarasi. Pernyataan itu tak menyebut-nyebut soal hak asasi manusia dan demokrasi. Namun, ada sejumlah langkah dalam ASEAN untuk memuatnya dalam piagam yang kemungkinan baru akan ditandatangani pada 2007 mendatang.

Ditandatanganinya Deklarasi Kuala Lumpur untuk pembentukan Piagam ASEAN menjadi langkah awal bagi ASEAN untuk menuju identitas barunya yang akan terintegrasi secara penuh pada tahun 2020.

Piagam ASEAN akan mengakomodasi sejumlah prinsip seperti memperkecil jurang pembangunan, komunitas yang saling menaruh peduli, dan penentangan pembangunan senjata nuklir.

Dengan identitas baru ini, ASEAN diharapkan tidak hanya tangguh dari sisi ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya ke dalam, tetapi juga memainkan peran dalam hubungan dengan sub-sub kawasan lain termasuk Asia Timur.