Home >Church >Ecumenical

PGI Diminta Lebih Peka dan Vokal Memperjuangkan Kebebasan Beragama

JAKARTA – Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) baru saja usai menggelar Sidang Raya PGI XV yang merupakan pesta iman dimana gereja-gereja mensyukuri berkat Tuhan yang telah di terima gereja-gereja sekaligus pula merumuskan visi ke depan bagi gereja-gereja yang termaktub dalam rumusan Pokok-Pokok Tugas Panggilan Bersama.

Tidak kurang dari 1.200 orang dan 82 gereja yang memiliki hak voting hadir dalam Sidang Raya XV yang berlangung 18-24 November lalu. Dalam Sidang Raya PGI XV tersebut juga memilih Pdt. A.A. Yewangoe untuk menjabat kembali sebagai Ketua Umum PGI dan Pdt. Gomar Gultom sebagai Sekretaris Umum PGI periode 2009-2014 menggantikan Pdt. Richard Daulay.

“Dalam Sidang Raya (SR) kali sangat berbeda dengan yang biasanya, karena pada SR sebelumnya biasanya dilakukan di hotel-hotel, tetapi pada SR XV ini lokasi berada di sebuah desa terpencil berjarak 12 jam perjalanan dari airport dengan kondisi jalan yang buruk dan minimnya fasilitas. Peserta tinggal di rumah-rumah penduduk, dengan kondisi listrik mati setiap 3 jam, tetapi berkat keramah- tamahan penduduklah yang membuat semua peserta tidak ada seorang pun yang mengeluh, hal ini juga menunjukkan kedewasaan gereja-gereja di Indonesia dengan menerima fasilitas apa adanya dan menerima keterbatasan-keterbatasan yang ada di Mamasa,”ujar Pdt. Gomar Gultom, Sekretaris Umum PGI terpilih periode 2009-2014,Jumat (27/11).

Lebih lanjut disampaikannya bahwa, tugas Sidang Raya pada pokoknya adalah untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan selama 5 tahun lalu oleh PGI yang kemdian merumuskan Pokok-Pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB) yang akan menjadi acuan bagi gereja-gereja khususnya PGI dalam melayani 5 tahun ke depan serta membahas restrukturisasi PGI dalam rangka memeriksa lembaga PGI untuk mampu menjalankan fungsinya dalam menjalankan PTPB.

Selain ketiga tugas pokok tersebut, Pdt. Gultom menjelaskan bahwa dalam Sidang Raya juga memilih fungsionaris PGI yang terdiri dari MPH (Majelis Pekerja Harian), MP (Majelis Pertimbangan), BPP (Badan Pememriksa Perbendaharaan) untuk menjalankan tugas-tugas ekonomis PGI masa bakti lima tahun ke depan.

Secara khusus Sidang Raya PGI XV lalu mengagendakan 6 pokok bahasan yakni pertama, tentang bagaimana gereja mengatasi pandemi AIDS, upaya gereja dalam menanggulangi masalah lingkungan terkait Global Warming dan perubahan iklim serta bencana yang diakibatkan oleh makin terpuruknya alam. Ketiga mengenai upaya gereja dalam meningkatkan pendidikan yang dikelola oleh gereja,mengingat selama ini pendidikan-pendidikan yang dikelola oleh gereja mengalami kemerosotan.

Keempat, mengenai kesetaraan gender dan marginalisasi anak, bagaimana gereja menghadapi ideologi negara kita yang makin bergeser dimana ideologi Pancasila yang saat ini sedikit demi sedikit mulai digantikan oleh syariah, dan terakhir mengenai arah pergeseran teologi di Indonesia.

Beberapa persolan baru yang turut mengemuka pada saat Sidang Raya PGI XV berlangung antara lain terkait masalah Papua, khususnya mengenai adanya kecenderungan gereja-gereja saat ini yang dianggap meninggalkan persoalan Papua, diantaranya tentang banyaknya pelanggaran HAM dan perlunya penegakkan hukum di Papua yang membutuhkan pendampingan dari gereja-gereja di Indonesia dalam menguatkan gereja-gereja di Papua dalam upaya penegakkan HAM di daerah tersebut.

Melihat hal itu, maka disepakati bersama bahwa kedepannya, gereja-gereja di Indonesia akan lebih memberikan perhatian khusus kepada Papua dalam hal penegakkan HAM di Papua serta pembangunan ekonomi dan sosial. Untuk itu PGI akan membuat satu desk yang secara khusus menangani tentang Papua.

“Rencananya, PGI juga akan menggelar Konferensi Gereja dan Masyarakat di Papua khusus tentang Papua yang akan diadakan pada 2010 mendatang. Diharapkan melalui konferensi ini dapat merumuskan pokok-pokok pikiran gereja dalam rangka menangani masalah di Papua,”ujar Pdt. Gomar Gultom.

Isu lainnya yang muncul adalah mengenai percepatan pembangunan daerah Mamasa, khususnya perbaikan sarana dan prasarana jalan dan bandara kecil untuk dapat memacu roda perekonomian di Mamasa.

Tak kalah penting, peserta Sidang Raya juga meminta agar ke depannya PGI bisa lebih peka dan vokal dalam memperjuangkan masalah kebebasan beragama. Untuk itu, pengurus yang baru dituntut untuk memiliki perhatian mengenai isu-isu yang penting menyangkut kebebaan beragama.

Point utama yang dihasilkan dalam Sidang Raya PGI XV kali ini adalah rumusan PTPB khususnya poin ke-2 yang memuat antara lain hal-hal yang selama ini kurang dibicarakan oleh gereja mengenai pola atau sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Dalam PTPB secara jelas disebutkan bahwa gereja-gereja di Indonesia anti terhadap neo-liberalisme dan lebih mendorong pemerintah untuk mengembangkan perekonomian yang pro rakyat dan tidak pro-pasar. Pdt. Gomar Gultom juga menegaskan bahwa PGI berpandangan sistem perekonomian neo-liberalisme bukanlah jalan keluar (way out) bagi Indonesia.

“Kedepannya, PGI juga akan memperbaiki komunikasi dengan media yang sebelumnya masih kurang dengan jalan mensosialisasikan hal-hal yang dilakukan PGI kepada umat melalui media,”tandas Gomar.