Home > Africa > General

Vietnam Perketat Kebebasan Beragama

HANOI, Vietnam, 05 Juli (Zenit) – Suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang baru disetujui, yang mengatur praktek-praktek keagamaan di Vietnam, lebih buruk daripada Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disetujui dalam tahun 1950an oleh Ho Chi Minh, demikian dikatakan seorang kardinal Vietnam.

Undang-Undang (UU) yang baru itu yang berlaku sejak 15 November, menuntut syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang lebih ketat untuk didaftarkan sebagai organisasi dan perhimpunan keagamaan. UU itu juga melarang orang-orang di penjara memimpin upacara-upacara keagamaan. Undang-undang yang terdiri dari enam bab dan 41 pasal itu melalui proses yang panjang selama enam tahun.

Naskah pertama yang disetujui, diuar-uarkan di bulan Desember 2000, tetapi mendapat tanggapan yang negatif dari para klerus dan para uskup. Kardinal Jean-Baptiste Pham Minh Man, Uskup Agung Ho Chi Minh City, secara tidak remi menyatakan, bahwa lebih baik jika undang-undang yang baru disetujui itu dibatalkan. Ia mengatakan undang-undang baru itu lebih buruk dari pada Undang-Undang yang disetujui tahun 1955, meskipun Undang-Undang tersebut tidak pernah diterapkan.

Para pejabat pemerintah Vietnam mengatakan, Undang-Undang baru itu, yang telah disetujui oleh Dewan Nasional, membantu praktek keagamaan. Tetapi sumber-sumber di Hanoi mengatakan kepada kantor berita AsiaNews, bahwa dalam kenyataannya Undang-Undang baru itu lebih membatasi kebebasan beragama.

Pemerintah Komunis tidak mengisinkan pengangkatan langsung para uskup. Pemerintah bersikeras agar Takhta Suci mengajukan beberapa nama untuk dicalonkan, dan di antara nama-nama itu pemerintah memilih seorang calon.

Mirifica.net