Home > Misi

Sejak Reformasi, Lebih dari 700 Gereja Diserang

Data Forum Komunikasi Kristiani Jakarta menyebut­kan, ada sekitar 1.200 penye­rangan terhadap gereja sejak Indonesia merdeka, di mana 700-an terjadi pada era Re­formasi atau setelah Soeharto terjungkal.

“Di zaman Soekarno, hanya pernah terjadi dua gereja yang dibakar. Itu pun di lokasi yang dikuasai oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia),” ujar Ketua Umum FKKJ Theophilus Bela kepada Sinar Harapan, Senin.

Saat Soeharto mengambil alih kepemimpinan, antara tahun 1967-1969, total gereja yang mengalami penyerangan sekitar 10 buah. Namun begitu Surat Keputusan Bersama Dua Menteri tentang Pen­di­ri­an Rumah Ibadah dikeluarkan tahun 1969, sejak itu intimidasi dan teror terhadap gereja meningkat tajam dan mencapai puncak menjelang masa kejatuhan Soeharto.

Total gereja yang mengalami penyerangan, termasuk pembakaran, antara tahun 1969-1998 mencapai sekitar 460. Sementara itu, masuk era Reformasi hingga September 2010, jumlah penyerangan mencapai lebih dari 700.

Meski antara tahun 2007-2009 mengalami penurunan jumlah serangan, pada tahun 2010 ada kecenderungan naik. Mayoritas terjadi di Jawa Barat. “Kalau dahulu, mayoritas terjadi di Jawa Timur. Untungnya kita punya sosok seperti Gur Dur saat itu,” ungkap Theo. Jawa Timur sebagai basis Nahdlatul Ulama masih bisa menghargai sosok Gus Dur sebagai pemimpin mereka yang memiliki perspektif pluralis.

Sementara saat ini, tren penyerangan mayoritas terjadi di Jawa Barat di mana sosok pluralis tak ada di sana. Di samping itu, dari sejarahnya, Jawa Barat juga pernah menjadi basis kekuatan DI/TII. “Perber Dua Menteri itu harus dicabut. Itu biang keroknya,” ujar Theo.

Desakan pencabutan Perber Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 yang mengatur tentang Pendirian Rumah Ibadah tersebut juga digulirkan oleh Gerakan Peduli Pluralisme, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Kaukus Pancasila, dan berbagai kalanggan lainnya.

Politikus PDIP Gayus Lumbun, dalam sebuah diskusi di Jakarta Selasa pagi, mengatakan Perber harus dicabut karena secara sah sudah menghalangi kebebasan untuk beribadah. Selain itu, Gayus mengusulkan agar dibentuk Undang-undang Kerukunan beragama.

Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Idji secara terpisah dalam dialog yang digelar di GPP di Jakarta hari ini mengatakan rakyat Papua Barat akan melakukan razia terhadap pembangunan tempat ibadah di wilayah itu jika pemerintah tak tegas menyikapi kasus HKBP Bekasi. Razia juga akan melakukan razia di daerah Minahasa.

Sumber: Sinar Harapan