Jumlah penderita HIV/AIDS di tanah air terus bertambah. Itu merupakan lampu kuning bagi pemerintah untuk mewaspadai peningkatan jumlah kasus dan penderita penyakit tersebut. Sekretaris Jenderal Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional Nafsiah Mboi membenarkan kabar peningkatan
Pendeta dan sejumlah tokoh agama lainnya di Papua Barat minta praktik judi togel dan perjudian lain segera ditutup di Papua Barat. Mereka juga mengkritik kinerja aparat hukum di daerah ini, terutama aparat kepolisian karena terkesan membiarkan, bahkan di hari-hari besar
Menyikapi banyaknya konflik agama beberapa waktu belakangan, Kecamatan Tanah Abang menggelar malam silaturahmi antar umat kelima agama. "Malam silaturahmi ini untuk merekatkan kerukunan umat beragama menyikapi kejadian-kejadian yang berkembang, di antaranya
Data mengenai jumlah rumah ibadah di Indonesia dilaporkan Kementerian Agama, diragukan validitasnya, sehingga bisa menyesatkan, karena akan menimbulkan masalah baru. Apalagi, persoalan kebebasan dan kerukunan beragama yang dijamin konstitusi di Indonesia, bukan terletak pada
Sebanyak 60 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi meminta pemerintah mencabut Peraturan Bersama Dua Menteri tentang Rumah Ibadah. Permintaan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (21/9) pagi. Paripurna dibuka dan diwarnai
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono berharap gereja juga berperan mencegah penyebaran HIV/Aids di setiap daerah. "Ketika gereja berperan menyebarkan pencegahan HIV/Aids kepada jemaatnya, setidaknya sudah membantu program pemerintah agar
Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama sepakat mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama. Itu salah satu butir kesimpulan rapat kerja antara Komisi VIII dan Kementerian Agama di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin. "RUU
Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan setuju jika Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ditingkatkan menjadi undang-undang supaya aturannya lebih mengikat. "Saya kira SKB ditingkatkan menjadi Undang-undang, itu lebih bagus," kata
Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto mulai mengawasi kegiatan ibadah yang dilakukan di rumah penduduk atau bangunan yang bukan tempat ibadat. Saat ini ada lima aktivitas kegerejaan di kota itu yang kini diawasi. Seperti diberitakan Okezone, Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bekasi akan meninjau kembali solusi Pemerintah Kota Bekasi soal tempat ibadah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah. "Teman-teman anggota Dewan masih melihat apakah solusi itu aman atau tidak, misalnya