Anggota DPR Sayangkan Mabes Polri yang Menolak Laporan Umat Kristen Jatimulya
"Seharusnya tidak boleh begitu. Polisi seharusnya bersikap menerima segala laporan masyarakat, bukan malah menolak,"
Friday, Oct. 28, 2005 Posted: 12:41:15PM PST
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Jacobus Mayong Padang, menyayangkan Mabes Polri yang menolak menerima laporan Warga Jatimulya, Bekasi. "Seharusnya tidak boleh begitu. Polisi seharusnya bersikap menerima segala laporan masyarakat, bukan malah menolak," kata Jacob yang turut long march mendampingi warga Bekasi dari Mabes Polri menuju DPR RI.
Jacob, heran polisi berani bertindak tegas kepada demonstrasi damai di Lombok, tetapi justru lembek saat menghadapi sekelompok orang yang memaksa melarang orang beribadah. "Polisi jangan bersikap diskriminatif,"katanya.
Kebebasan beribadah, menurut Jacob, salah satu hak yang paling asasi dimiliki manusia. "Kami kawatir sikap polisi itu bisa membuat pergesekan di dalam masyarakat," katanya.
Sekretaris Jenderal Garda Kemerdekaan, Hussein Hashem mengecam cara polisi untuk menerima pengaduan masyarakat. "Tak salah jika ada tudingan bahwa ada hubungan langsung dan tak langsung antara FPI dan organisasi-organisasi anarki semacam itu dengan polisi,"ujar Husseins aat di temui di depan Mabes Polri.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, ratusan orang warga Jati Mulya, Bekasi dengan Tim Pembela Pembebasan Beragama berencana melaporkan FPI dan orang-orang yang sudah diindentifikasi melarang umat Kristiani menjalankan ibadah. "Padahal kami cuma butuh dua jam saja seminggu sekali beribadah di rumah kami,"kata Pendeta Ana, yang dua pekan lalu mengalami kekerasan fisik.
Di tempat kejadian polisi tak banyak berbuat untuk mencegah kelompok massa yang didukung FPI yang melarang ratusan warga beribadah di rumahnya sendiri. Karena itu warga melaporkan ke polisi agar bisa diambil tindakan. Karena ditolak massa berjalan kaki menuju kantor DPR.
Ratusan orang yang mengatasnamakan Tim Pembela Pembebasan Beragama unjuk rasa di depan gedung Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Rabu (26/10).
Mereka memprotes kebijakan pemerintah yang mengizinkan penutupan tiga rumah ibadah di Jatimulia, Tambun Selatan Bekasi. Untuk itu, mereka melaporkan bupati Bekasi, Kapolsek Tambun, FPI, Ketua RW, Feri Rahman, dan ketua RT Hidayat yang dianggap menyetujui secara sepihak penutupan Gereja HKBP, Gereja Keesaan Injil Indonesia, dan Gereja GPDI.
"Kami sudah menyesalkan karena saat mereka merangsek masuk ke dalam rumah ibadah tersebut sedang berlangsung beribadatan," kata Koordinator aksi, Saor Siagian.
Sempat terjadi keributan dalam aksi yang berlangsung satu setengah jam tersebut, karena Mabes Polri tidak mau menerima laporan pengaduan mereka. Petugas mengarahkan agar laporan disampaikan ke Plda Metero. Karena merasa tidak ditanggapi di Mabes Polri, massa yang berjumlah sekitar 150 orang tersebut memutuskan pengadukan persoalan ini ke DPR.
>
Maria F.
maria@christianpost.co.id
|