Pemimpin Gereja Papua Mengundang Capres dan Cawapres untuk Mendengarkan Suara Masyarakat Setempat

Thursday, Sep. 16, 2004 Posted: 10:43:25AM PST

JAYAPURA, Papua -- Para pemimpin Gereja di Papua menekankan perlunya demokrasi nyata dan keadilan ketika calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) mengunjungi propinsi paling timur itu.

Para pemimpin Gereja Katolik dan Protestan di propinsi yang mayoritas Kristen itu mengundang kedua capres dan cawapres untuk menjelaskan platform mereka dan mendengarkan harapan-harapan masyarakat setempat. Namun hanya seorang dari masing-masing pasangan capres dan cawapres yang berkunjung ke Jayapura, ibukota Papua. Pemilihan presiden akan berlangsung pada 20 September.

Pada 24 Agustus malam, beberapa minggu lalu, sekitar 250 pemimpin Gereja bertemu dengan cawapres Jusuf Kalla, pasangan capres Susilo Bambang Yudhoyono. Esok harinya, mereka bertemu Presiden Megawati Soekarnoputri, yang datang tanpa cawapres, Hasyim Muzadi. Pertemuan itu digelar di sebuah hotel dekat Bandara Sentani, 60 kilometer barat Jayapura.

Di antara para pemimpin Gereja itu adalah empat dari lima uskup di Papua serta para pemimpin Gereja Protestan, Pentekosta, dan Injili di Papua, serta beberapa pemimpin Protestan dari bagian-bagian lain di tanah air. Dialog itu diselenggarakan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP), yang terdiri atas Gereja-Gereja Katolik dan Protestan.

Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada kedua kandidat itu, para pemimpin Gereja mengatakan, mereka ingin menyuarakan tidak hanya keprihatinan umatnya, tapi juga keprihatinan umum agar pemerintah memperkuat demokrasi dengan memulihkan kedaulatan rakyat.

"Kami melihat terjadi kesenjangan yang besar antara pemerintah dan rakyat. Sejumlah kebijakan yang ada membingungkan kami, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah yang melayani rakyat atau sebaliknya," kata mereka.

Mereka juga mengimbau dukungan yang lebih besar untuk peran hukum serta penegakan hukum, karena "hukum seakan-akan hanya berlaku untuk kelompok mayarakat kecil." Supremasi sipil juga menuntut TNI kembali pada fungsinya, kata mereka.

Para pemimpin Gereja itu menyebut berkembangnya radikalisme di Indonesia, yang, menurut mereka, telah menghancurkan tatanan hidup bersama dalam keanekaragaman atau Bhinneka Tunggal Ika. Radikalisme, kata mereka, berwujud konflik terbuka dan kekerasan yang mengatasnamakan agama di banyak bagian di tanah air.

Mereka menolak pemberlakuan Syariat Islam, yang telah diupayakan untuk diberlakukan oleh pemerintah daerah di beberapa wilayah mayoritas Muslim di Indonesia.

Hidup bersama sebagai bangsa membutuhkan komitmen tinggi untuk saling menghargai dalam berbagai kemajemukan tanpa membeda-bedakan ras, agama, dan suku, tegas para pemimpin agama itu. "Dalam pengalaman kami, semboyan 'toleransi agama' yang begitu indah masih merupakan jargon," sesal mereka.

Kalla menanggapi bahwa konflik antaragama disebabkan oleh ketidakadilan dan kemiskinan di kalangan kelompok-kelompok etnis dan agama. "Situasi ini menciptakan ketidakrukunan dan pertikaian antaragama yang sulit diatasi. Mereka menggunakan agama untuk melegalkan perjuangan mereka," tegasnya.

Para pemimpin agama itu juga mengungkapkan keprihatinan soal korupsi, kolusi, dan nepotisme, "yang merebak seperti virus ke segala lapisan pemegang kekuasaan baik di tingkat pusat maupun daerah."

Menanggapi keprihatinan itu, Kalla bertanya kepada para pemimpin Gereja itu: "Mengapa sebuah negara dengan tingkat ibadah yang tinggi juga memiliki tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tinggi?"

Cawapres itu mengidentifikasi ketidakadilan sebagai akar dari permasalahan bangsa. "Semua orang Indonesia tidak menikmati secara rata 'kue' pembangunan yang merupakan hasil pembangunan nasional," katanya.

Sebaliknya, Megawati, mengatakan kepada para pemimpin Gereja itu bahwa banyak keprihatinan yang mereka ungkapkan berkaitan dengan situasi-situasi yang muncul sebelum ia menjadi wakil presiden tahun 1999 atau presiden tahun 2001. Ia meminta mereka untuk tidak mengungkit masa lalu, melainkan memikirkan kemajuan yang telah tercapai.

Para pemimpin Gereja itu mendesak capres dan cawapres itu agar menjamin peranan perempuan dalam dewan legislatif dengan memperkenalkan peraturan perundangan yang akan memberdayakan perempuan.

Menyangkut soal pembangunan Papua, mereka mengimbau orang-orang yang terpilih untuk memimpin pemerintahan agar memperkenalkan program-program pembangunan yang akan memihak masyarakat secara langsung, "karena jumlah orang miskin bertambah." Mereka mengatakan, "Prioritas pembangunan di Papua difokuskan pada bidang pendidikan dan kesehatan rakyat di kampung dan distrik."

Megawati menjamin mereka bahwa pembangunan di wilayah bagian timur itu akan menjadi prioritas bagi sebuah pemerintahan yang dipimpinnya. Namun ia juga mengatakan bahwa masyarakat Papua perlu membantu dia. Ia menanggapi masalah otonomi khusus dengan menegaskan bahwa Indonesia "hanya sebuah negara," dari barat ke timur, dan "tidak ada Indonesia Timur." Sebuah gerakan separatis aktif di Papua sejak Indonesia mengambil alih bekas Netherlands New Guinea itu tahun 1963.

Kalla, yang berasal dari Propinsi Sulawesi Selatan, mengakui bahwa terjadi ketidaksetaraan ekonomi antara bagian timur dan barat di Indonesia dan hal ini harus diatasi.

Ia meminta para pemimpin Gereja itu untuk tidak khawatir soal pemberlakuan Syariat Islam, karena "Syariat Islam tidak akan diberlakukan di negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila."

Ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila, berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia,; Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Megawati menegaskan komitmennya soal pluralisme seperti yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila. "Ini adalah prinsip dasar hidup kita. Kita tidak akan mengubah landasan negara," katanya.

Pada pertemuan Agustus lalu itu, Uskup jayapura Mgr Leo Laba Ladjar OFM mengatakan, salah satu syarat penting bagi seorang pemimpin adalah kemampuan untuk mendengarkan. "Ia harus mampu mendengarkan suara rakyat," katanya.

Umat Kristen adalah salah satu komponen bangsa Indonesia, "maka kita juga berhak didengarkan, dan kita wajib bersuara untuk menyampaikan pikiran dan getaran perasaan kita kepada pemimpin dan calon-calon pemimpin kita," jelas pemimpin Gereja Katolik itu.

Pemilihan presiden yang akan berlangsung 20 September merupakan putaran kedua dalam pemilihan presiden secara langsung yang pertama di Indonesia. Pada putaran pertama yang berlangsung 5 Juli, Yudhoyono-Kalla memperoleh suara 33,58 persen dan Megawati-Muzadi memperoleh suara 26,24 persen. Putaran kedua adalah persaingan antara kedua pasangan tersebut.

UCAN
>