Beberapa Uskup Filipina Nyatakan Dukungan untuk Kebijakan Ekonomi Alternatif

Tindakan Lebih Diperlukan Daripada Dialog

Tuesday, May. 17, 2005 Posted: 4:46:44PM PST

Beberapa uskup Filipina menyatakan dukungannya terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi alternatif karena adanya kenyataan bahwa masyarakat Filipina "semakin marah dan miskin."

Hal itu dinyatakan dalam sebuah konferensi pers untuk memperingati Hari Buruh tanggal 30 April yang lalu, dimana pensiunan Uskup Infanta Mgr Julio Labayen, Uskup Kalookan Mgr Deogracias Iniguez, dan Uskup Novaliches Mgr Antonio Tobias yang bertindak sebagai penasihat rohani untuk Kilusang Makabansang Ekonomiya (KME atau gerakan untuk suatu ekonomi nasionalis) yang dilaporkan UCA News dan dikutip Mirifica.

KME adalah sebuah LSM yang didirikan tahun 2001. Sekitar 3.000 anggotanya yang terdiri atas para ahli ekonomi, dosen, pelaku bisnis, dan anggota-anggota Asosiasi Pemimpin Religius Filipina, yang tersebar di seluruh negeri.

"Kami menuntut pencabutan undang-undang deregulasi minyak, potongan langsung untuk harga produksi minyak, tarif jalan tol, tarif listrik dan air, serta diakhirinya berbagai upaya tanpa akhir untuk memaksakan dan membuat undang-undang pajak tambahan," kata Uskup Labayen, ketika membaca sebuah pernyataan.

Sejak pernyataan itu, terdapat berita-berita bahwa para uskup mengancam akan adanya gerakan besar-besaran menentang pemerintah tersebar di berbagai media cetak dan audio-visual.

"Banyak orang salah mengerti pernyataan kelompok kami," kata Uskup Labayen kepada UCA News, 5 Mei. "Hari itu, untuk menghormati para buruh Filipina, kami hanya menyerukan kembali kegelisahan masyarakat dan meminta adanya perubahan.”

“Bukan hanya kami, para uskup. Banyak orang tengah meminta presiden untuk memperhatikan hal ini. Kenyataannya adalah bahwa masyarakat kini semakin marah dan miskin. Kita sedang duduk di atas puncak gunung api sosial dan pemerintah harus bertindak sekarang.”

Ketiga uskup itu mengatakan, mereka tidak meminta Presiden Gloria Macapagal-Arroyo untuk mundur. "Pernyataan KME yang kami sampaikan merupakan topik dari pandangan-pandangan yang berbeda, tapi bagi kami pesan yang jelas dan sederhana terungkap pada judul," kata Uskup Labayen.

Juru bicara kepresidenan Ignacio Bunye mengatakan pada tanggal 3 Mei, Arroyo berkeinginan untuk mengadakan dialog dengan orang-orang yang mengkritiknya, termasuk para uskup itu. Lanjut Bunye, Presiden Arroyo berkeinginan untuk duduk bersama dan berbicara dengan mereka "yang tidak sepenuhnya memahami" kebijakan ekonominya.

Namun para uskup itu bersikeras bahwa imbauan untuk "suatu ekonomi yang mengutamakan kepentingan nasional" yang mereka dukung itu sesungguhnya telah dibahas oleh para tokoh awam KME dengan Arroyo "sedikitnya dua atau tiga" kali. "Kami telah mengirim sebuah rencana aksi; sebuah alternatif bagi ekonomi sekarang ini yang 60 persen budjet tahunannya untuk membayar utang," kata Uskup Tobias.

"Saya kira dia (Arroyo) mendengarnya. Tetapi kami tidak punya jawaban resmi. Bagaimana seseorang bisa mendengar dan tidak melakukan apa pun?" tanyanya. "Kami mengungkapkan apa yang kami pikirkan tentang situasi negeri ini, termasuk kebijakan-kebijakan ekonomi, sekalipun kami adalah para uskup. Kami harus mengutarakan keprihatinan-keprihatinan kaum miskin."

Di Keuskupan Novaliches, Uskup Tobias menungkapkan beberapa imam berkeluh kesah bahwa semakin banyak orang bertahan hidup dengan berusaha mendapatkan mie instan seharga 5 peso (sekitar Rp 875) untuk sekali makan. Ada yang tidak bisa makan tiga kali sehari, katanya.

Menurut Uskup Labayen, "Ada orang yang tidak makan selama beberapa hari dan mencuri sepotong roti untuk bisa hidup." Dalam kasus-kasus semacam ini, katanya, "sesungguhnya tidak demikian karena mereka bukan maling -- kadang-kadang memang tidak ada jalan lain."

Uskup Iniguez, Uskup Labayen, dan Uskup Tobias yakin bahwa harapan akan muncul dari aksi mereka dengan "alternatif konkret yang kami miliki bersama KME."

Uskup Tobias mengatakan, mereka akan mengusulkan pembentukan "sebuah dewan penatua untuk membantu presiden dan para pejabatnya" mengeluarkan negeri ini dari krisis ekonomi yang "melahirkan" krisis moral. "Dewan ini mungkin merupakan sebuah kelompok kaum awam. KME tahu tentang tokoh-tokoh awam yang baik dan para ekonom yang nasionalis, yang benar-benar memihak kaum miskin," lanjutnya. Terserah kepada pemerintah untuk mempertimbangkan hal ini, katanya.

Sementara itu, dalam pernyataan 3 Mei berjudul "A Clarification," Konferensi Waligereja Filipina (CBCP, Catholic Bishops' Conference of the Philippines) mengatakan, pernyataan ketiga uskup itu "tidak mewakili pemikiran seluruh konferensi waligereja."

Para uskup Katolik Filipina berbicara mewakil konferensi waligereja hanya lewat pertemuan-pertemuan pleno tahunan mereka pada Januari dan Juli, dan melalui Dewan Tetap CBCP, lanjut pernyataan itu.

Menurut hukum Gereja, para uskup bersifat otonomi dan independen satu sama lain. Setiap uskup secara langsung berada di bawah kekuasaan paus, jelas pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua CBCP Uskup Agung Davao Mgr Fernando Capalla itu. "Tidak ada seorang pun berada di antara mereka dan paus," kata uskup agung itu. "Maka, ketika uskup-uskup berbicara secara individu, pendapat mereka harus dihormati."

Uskup Iniguez menyebut pernyataan CBCP itu sebagai sebuah "pengingat yang sangat sah" bahwa para uskup harus berhati-hati agar pernyataan-pernyataan publik mereka tidak memberi kesan bahwa "kita saling bertentangan atau kita menentang sebuah pernyataan yang kita keluarkan di masa lalu."

Uskup Labayen berkomentar: "Ketika kita meneruskan misi kita, lembaga menjadi terancam. Tapi demi kasih kepada umat (dan) Gereja yang saya gembalakan, kita bisa saja dikritik." Dia mengatakan bahwa dalam melibatkan diri bersama KME dan melakukan apa yang mereka yakini terbaik untuk memajukan negeri ini, dia dan rekan-rekan uskupnya "selalu mengikuti ajaran-ajaran sosial Gereja."
>

Nofem Dini
dini@christianpost.co.id